Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Prioritaskan Pembahasan Revisi UU PPh

Pemerintah menyatakan bahwa pembahasan revisi UU PPh menjadi prioritas pemerintah saat ini. 
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 24 Juli 2019  |  11:04 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri) memberikan penjelasan saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta, Senin (8/7/2019). - Bisnis/Dedi Gunawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri) memberikan penjelasan saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta, Senin (8/7/2019). - Bisnis/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan bahwa pembahasan revisi UU PPh menjadi prioritas pemerintah saat ini. 

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjawab perntanyaan Bisnis.com di Ditjen Pajak pekan lalu. Dia mengatakan, saat ini pemerintah sedang membuat rancangan undang-undang PPh dan nanti akan dikonsultasikan dengan masyarakat termasuk dunia usaha.

"Kita harapkan akan bisa disampaikan presiden pada bulan mendatang. Tentu kita akan konsultasi proses politiknya dan seluruh parpol untuk mengantisipasi suatu inisiatif RUU perpajakan," kata Sri Mulyani, pekan lalu.

Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut fokus reformasi pajak ke depan tak hanya menyangkut tarif. Pasalnya, pemerintah juga menampung isu-isu yang selama ini dekat dengan masyarakat, termasuk ekonomi digital.

"Kami akan melihat dari sisi PPN dan dari sisi tata kelola bagaimana kita mengelola perpajakan secara lebih kredibel dan dipercaya," jelasnya.

Adapun mekanisme penghitungan laba BUT, otoritas pajak memberikan penegasan bahwa biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap dan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Namun demikian, pemerintah juga menekankan bahwa royalti, imbalan sehubungan dengan manajemen jasa, termasuk bunga kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan tidak bisa dihitung sebagai biaya. Dengan begitu, pembayaran royalti hingga bunga tersebut tidak dianggap sebagai objek pajak.

Tarif yang dikenakan kepada BUT sesuai dengan menkanisme tarif PPh korporasi, yang jika merujuk ke pernyataan pemerintah baru-baru ini terkait penurunan PPh korporasi dari 25% menjadi 20%.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani ruu pph
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top