Realisasikan Beyond Cabotage
Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan keberadaan anak dan cucu perusahaan BUMN sangat tidak mendukung pebisnis swasta karena mencengkeram bisnis dari hulu hingga hilir sektor maritim.
INSA berpendapat BUMN seharusnya berperan sebagai perintis. Setelah menjadi komersial, bisnis diserahkan kepada swasta.
"Karena kemampuan baik keuangan maupun skill SDM, maka disarankan agar proyek pemerintah yang sedang dan kecil diserahkan pada swasta," ujar Budhi.
Di sisi lain, dukungan pemerintah dari sisi keuangan sangat diharapkan agar bunga dan kewajiban fiskal lainnya, seperti pajak, melihat negara tetangga (MEA). Saat ini, pembiayaan pembelian kapal dibebani bunga 11 persen - 12 persen oleh perbankan nasional, jauh di atas bunga kredit di luar negeri yang single digit.
Menurut Budhi, akan lebih baik jika pemerintah segera meratifikasi ketentuan internasional Arrest of Ships 1999 sehingga memungkinkan pendanaan asing masuk ke Indonesia.Konvensi itu memungkinkan pengusaha menarik pinjaman dari bank asing yang umumnya mematok bunga single digit.
Bank asing berani membanderol bunga rendah karena di luar negeri berlaku arrest of ships yang memungkinkan penahanan kapal tanpa proses pengadilan yang panjang dan rumit apabila debitur gagal bayar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
