Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan akan mengoptimalkan layanan terminal agar masuk menjadi percontohan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan seluruh layanan akan ditingkatkan lebih baik lagi tanpa ada pungutan liar, sementara perbaikan seluruh terminal dijadwalkan selesai 2021.
Menurutnya, terminal akan menjadi tempat dengan pelayanan yang terbaik bagi penumpang dan pengemudi.
Dia menambahkan mulai tahun depan akan dilaksanakan perbaikan 20 terminal dengan anggaran masing-masing Rp30 miliar--Rp50 miliar dengan fokus awal di Pulau Jawa, Medan, dan Lampung.
Seluruh terminal akan ditingkatkan hingga setara layanan bandara dengan zonasi area penumpang keberangkatan dan kedatangan di area yang lebih nyaman.
"Loket penjualan tiket juga ke depannya tidak ada lagi dan diubah menjadi e-ticketing sehingga saat tiba di terminal tinggal cetak tiket dan masuk ruang tunggu," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (21/7/2019).
Seluruh petugas, kata dia, mulai cleaning service, satpam, dan petugas layanan lainnya harus ramah dan melayani dengan senyum dan sapa.
"Untuk terminal ini, terkait aset agar diselesaikan dan dapat diajukan agar tahun 2021 dapat dilakukan perbaikan," tuturnya.
Pada masa mendatang, dia juga menyampaikan bahwa terminal juga bisa saja dikelola oleh pihak ketiga dan hal ini akan ditawarkan pihaknya. Ke depannya Kemenhub akan fokus pada poin keselamatan dengan melakukan ramp check bus dan uji petik lainnya.
