Ada pesan kuat dari Pidato Visi Indonesia yang disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo di Sentul International Convention Center, Minggu (14/7/2019).
Di tengah dinamika global yang berubah cepat, penuh risiko, penuh kompleksitas, dan penuh kejutan, Indonesia harus mencari model baru, cara baru, dan nilai-nilai baru dalam pengelolaan negara.
Dalam bahasa yang ringkas, perlu solusi-solusi baru dari setiap masalah yang dihadapi. Tinggalkan cara-cara lama, pola-pola lama dalam mengelola pemerintahan.
Itu semua demi mengejar ultimate goal menjadikan Indonesia maju, sejahtera, adil dan makmur.
Izinkan, untuk kembali mengingat, sekurangnya ada lima visi Indonesia maju, adil dan makmur yang hendak dikejar pemerintahan Jokowi.
Pertama, melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan menyambungkan infrastruktur besar seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Dengan kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan pariwisata. Juga dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, serta tambak-tambak perikanan.
Kedua, pembangunan sumber daya manusia. Mulai dari jaminan kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak usia sekolah. Setelah itu, kualitas pendidikan, mulai dari vocational training, penguasaan teknologi, hingga pengelolaan talenta Indonesia. Talenta-talenta hebat akan didorong untuk membawa Indonesia bersaing secara global.
Ketiga, menggenjot investasi langsung untuk membuka lapangan pekerjaan lebih luas. "Jangan ada yang alergi terhadap investasi," ujar Jokowi.
Karenanya, rezim penghambat investasi akan dipangkas, baik perizinan yang berbelit-belit, apalagi ada punglinya.
Keempat, reformasi birokrasi dengan lebih tegas dan keras. Apabila pola pikir alias mindset birokrasi tidak berubah, Presiden Jokowi tak akan segan untuk memangkasnya.
"Tidak ada lagi pola pikir lama. Tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman," ujar Jokowi tegas.
Birokrasi yang tidak becus, akan dicopotnya. Nilai-nilai baru dalam bekerja harus berubah. "Kita harus terus membangun Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif," ujarnya.
Kelima, penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.
Dengan semua itu, Indonesia optimis dan percaya diri untuk menjadi negara maju dan kuat. Tapi satu syarat, kita mesti bersatu. "Jangan pernah ragu untuk maju karena kita mampu jika kita bersatu," tegas Jokowi.
***
Saya kebetulan hadir sebagai undangan Erick Thohir, Ketua TKN, saat penyampaian pidato Visi Indonesia itu.
Menurut Boy Thohir, kakak Erick yang hadir di acara itu, Presiden Jokowi tampak semakin percaya diri. Semakin tidak ada beban.
Visinya sudah benar, bahwa selain melanjutkan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan menggenjot investasi yang menciptakan lapangan kerja, menjadi prioritas penting.
Begitu pula soal reformasi birokrasi yang dianggap menjanjikan, serta penggunaan anggaran negara yang lebih efisien, efektif, fokus dan produktif.
Tapi, menurut Boy, yang lebih penting adalah bagaimana mengeksekusinya. Maka, Presiden Jokowi butuh menteri yang kuat, dan tim yang siaga membantunya, karena tidak semuanya bisa dilakukan sendiri.
Saya tentu sependapat. Visi yang kuat akan sia-sia manakala tidak bisa dieksekusi dengan efektif. Apalagi, tentu Pak Jokowi ingin meninggalkan legacy yang kuat di akhir pemerintahannya pada 2024 nanti.
Banyak harapan, Kabinet 2019-2024 akan berisi para menteri eksekutor. Pak Jokowi sendiri sudah menjanjikan profil Kabinet Eksekutor, yang mampu mengeksekusi setiap program pembangunan dengan efektif.
Terlebih, secara blak-blakan Presiden sudah menggariskan bahwa negara akan dikelola dengan 'model bisnis' yang baru, bukan business as usual. Cara kerja baru, cara pengelolaan baru, paradigma baru, dan mindset baru.
Terlebih pula, lingkungan yang dihadapi saat ini diselimuti dinamika yang disebut VUCA, alias volatile, uncertain, complex dan ambigu.
Maka, bukan semata-mata usia muda, apalagi sekadar millenial, tetapi Kabinet butuh menteri yang karakternya comply dengan tiga hal: kapasitas leadership, managerial, dan eksekutorial.
Usia muda barangkali akan menjadi salah satu pintu masuk untuk regenerasi kepemimpinan, yang kiranya juga menjadi legacy lainnya yang akan diwariskan oleh Pak Jokowi.
***
Dua hari sebelum penyampaian Visi Indonesia oleh Presiden Jokowi, kebetulan pada Jumat, 12 Juli, Bisnis Indonesia menggelar anugerah tahunan, Bisnis Indonesia Award 2019.
Ada yang spesial dari Bisnis Indonesia Award kali ini, yakni penghargaan untuk lima menteri yang dinilai oleh panel redaksi telah berkontribusi penting dalam memperbaiki negeri.
Bisnis mengkhususkan apresiasi kepada lima menteri ekonomi terpilih, tanpa bermaksud mengecilkan kontribusi para menteri yang lainnya.
Terlebih, selama lima tahun terakhir ini banyak pro kontra terkait dengan geliat pembangunan yang menyangkut banyak aspek kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia.
Para menteri Kabinet berada dalam posisi yang tidak mudah mengikuti irama baru dalam cara kerja pemerintahan Jokowi, serta dinamika sosial yang sama sekali berbeda akibat perkembangan teknologi dan media sosial.
Kabar baiknya, di tengah tantangan serba tidak pasti itu, sejumlah menteri berhasil mengeksekusi visi pemerintahan dengan cara yang berbeda baik secara mandiri maupun "berkolaborasi".
Hasilnya adalah kecepatan penuh dalam pembangunan infrastruktur, melalui dukungan sinergi Perusahaan BUMN, serta strategi jaminan fiskal yang memberi keyakinan kuat dalam penggalian sumber-sumber pembiayaan baru.
Pendekatan baru dalam pengelolaan sumberdaya berkelanjutan melalui penegakan hukum yang keras di sektor kelautan juga menjadi catatan tersendiri.
Begitupun milestone Indonesia dalam menerapkan kebijakan harga BBM tunggal di seluruh wilayah Indonesia, serta keberhasilan "mengambil alih" Freeport yang telah lama menjadi isu politik dan si masa lalu selalu maju mundur seperti jalannya gergaji.
Kami menyebut mereka sebagai Menteri yang Outstanding.
Lima menteri yang terpilih sebagai The Outstanding Minister, sesuai abjad, adalah Basuki Hadimulyono, Ignasius Jonan, Rini Soemarno, Sri Mulyani Indrawati dan Susi Pudjiastuti. Menteri Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan hadir pada malam penganugerahan, sedangkan Menteri Basuki Hadimulyono, Rini Soemarno, dan Sri Mulyani berhalangan hadir karena sedang berdinas ke luar negeri.
Pasti pilihan tersebut mengandung risiko pro dan kontra.
Namun, jelas dalam lima tahun terakhir, publik bisa melihat bagaimana Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur tak kenal lelah di seluruh negeri, mulai dari jalan tol, jembatan, bandara, bendungan dan banyak lagi untuk tidak bisa disebut satu demi satu. Hasilnya nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Ignasius Jonan, Menteri ESDM, dengan kontroversi yang menyertainya, berhasil mewujudkan BBM satu harga serta merealisasikan akuisisi Freeport, berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, selain mempercepat elektrifikasi di daerah-daerah terluar Indonesia. Realisasi blok Masela dan sejumlah program lain dalam penataan sektor energi juga menjadi catatan tersendiri.
Lalu Menteri BUMN Rini Soemarno dinilai tidak hanya berkontribusi dalam menopang program BBM satu harga dan akuisisi Freeport melalui pembentukan induk usaha BUMN Pertambangan.
Namun secara keseluruhan, Rini mampu menjadikan BUMN sebagai satu keluarga dengan penguatan sinergi dalam menjalankan penugasan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Ini memberi kontribusi besar dalam percepatan pembangunan infrastruktur, bahkan sejak pembebasan lahan yang di masa lalu selalu menjadi kendala utama.
Sinergi BUMN dan program "holdingisasi" juga menjadi catatan penting yang perlu semakin diperkuat. Belajar dari keberhasilan "penugasan BUMN" dalam berbagai program infrastruktur, kebutuhan akan realisasi "Superholding BUMN" tampaknya kian menjadi keniscayaan.
Realisasi Superholding BUMN bisa menjadi ujung dari transformasi BUMN menuju perusahaan berkelas dunia, yang berdaya saing semakin tinggi, sekaligus sebagai ujung tombak dalam percepatan pembangunan yang semakin merata ke seluruh Indonesia.
Dan tak kalah penting adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menjadi sorotan atas berbagai kebijakan pajak, defisit anggaran serta kontroversi utang luar negeri, Menteri Sri Mulyani tidak surut langkah.
Menkeu Sri Mulyani, saat tahun pertama pulang kembali dari Washington dan melepas jabatan sebagai Managing Director Bank Dunia, bahkan sukses mengeksekusi program tax amnesty yang disebut sebagai salah satu huge success dibandingkan dengan program sejenis di banyak negara lain.
Setelah itu, Menkeu Sri Mulyani menorehkan catatan kuat karena mampu menghentikan 'pendarahan' APBN. Mbak Ani, begitu panggilan akrabnya, bahkan berhasil membalik keseimbangan primer dalam APBN dari terjun bebas sejak 2013-2015, menuju ke arah positif sejak 2016 hingga 2018 dan tahun ini.
Isu utang luar negeri yang selalu menjadi bulan-bulanan politik, tampaknya juga lebih sekadar retorika kampanye ketimbang benar-benar menjadi risiko anggaran. Pasalnya, rasio utang terhadap kue ekonomi nasional masih dalam level yang aman, di seputar 30% PDB.
Lalu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang juga tak kalah kontroversial, dipilih sebagai satu dari lima Outstanding Minister karena berani mengambil keputusan yang tak lazim, namun impactfull sejak awal Kabinet Kerja mulai bekerja.
Menteri Susi melancarkan perang kontroversial melawan illegal fishing dengan tindakan hukum yang tegas: penenggelaman kapal-kapal ikan ilegal.
Program yang banyak ditentang, bahkan oleh sebagian kalangan dunia usaha, itu dijalankan secara konsisten sehingga hasilnya mulai dirasakan secara nyata. Stok ikan di perairan Indonesia terus meningkat, dan ekspor ikan Indonesia juga menempati posisi yang semaki baik di lingkungan Asia Tenggara, Asia maupun dunia.
Pekerjaan rumah yang akan datang, di sektor kelautan dan perikanan, adalah bagaimana mewujudkan industri olahan hasil perikanan yang unggul, sehingga nilai tambahnya semakin tinggi.
Tentu, ini butuh kolaborasi antarkementerian yang lebih kuat dalam Kabinet berikutnya.
Maka, mengaca pada keberhasilan dalam periode pertama atas sejumlah kebijakan pokok di bidang ekonomi, dalam periode kedua pemerintahan Pak Jokowi, bersama Kiai Ma'ruf Amin, membutuhkan profil Kabinet yang lebih kuat lagi.
Banyak harapan, Kabinet akan diisi para menteri yang memiliki kapasitas eksekusi di atas rata-rata. Kabinet yang berani mengambil risiko kebijakan dalam mencapai tujuan yang tidak biasa.
Kebutuhan terhadap efektivitas kerja Kabinet tampaknya akan berada di atas segalanya. Agar pemerintahan bisa lari lebih cepat. Lebih efektif. Lebih produktif. Lebih kompetitif. Dan ultimate goal-nya: Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera.
Nah, bagaimana menurut Anda? (*)
