Bisnis.com, JAKARTA — Perum Jasa Tirta II akan membuka tahap permintaan penawaran atau request for proposal proyek kerja sama Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur dalam waktu dekat. Komitmen pemerintah daerah dinilai menjadi kunci keberhasil proyek SPAM terbesar di Indonesia ini.
Direktur Keuangan Perum Jasa Tirta (PJT) II Haris Zulkarnain mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum membuka tahap penawaran karena masih ada kelengkapan dokumen permintaan penawaran yang belum dipenuhi.
Kelengkapan permintaan penawan saat ini tinggal menunggu perjanjian kerja sama (PKS) antarpemerintah daerah yang menjadi pembeli atau offtaker SPAM Jatiluhur.
PKS tersebut, menurut Haris, dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2019. PKS antara lain memuat komitmen pemerintah daerah sebagai pemilik perusahaan daerah air minum (PDAM) untuk membangun infrastruktur distribusi ke konsumen.
Ada empat pihak yang menjadi pembeli dalam proyek SPAM Jatiluhur, yaitu PAM Jaya, PDAM Tirta Patriot Bekasi, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, dan PDAM Tirta Tarum Karawang.
"RfP [request for proposal] kami laksanakan setelah semua permasalahan tadi selesai. Walaupun ya, risiko billing [kegagalan pembayaran] tidak kami jamin," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (16/7/2019).
Baca Juga
Sebelumnya PJT II mengajukan permohonan risiko gagal bayar dan risiko terminasi pada proyek kerja sama SPAM Jatiluhur kepada Kementerian Keuangan. Hasilnya, pemerintah hanya meluluskan permohonan risiko terminasi, sedangkan risiko gagal bayar tidak ditanggung.
Di lain pihak, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat meminta agar tahap penawaran SPAM Jatiluhur dibuka.
Anggota BPPSPAM Unsur Penyelenggaran, Henry M. Limbong mengatakan sejak tahun lalu, sebanyak empat peserta dinyatakan lulus prakualifikasi dan layak mengikuti lelang.
Keempat peserta yang lulus prakualifikasi yaitu PT Adaro Tirta Mandiri; konsorsium PT PP Tbk. dan PT Jakarta Propertindo; konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk., PT Wijaya Karya Tbk., PT Tirta Gemah Ripah; dan konsorsium PT Aetra Air Jakarta dan PT Moya Indonesia.
"Tidak semua proyek bisa dijamin. Sekarang coba saja, kan ada aanwijzing. Kalau ada yang nawar ya, jalan dong," jelasnya kepada Bisnis, Senin (15/72019).
