Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penggunaan Dana Silpa Bakal Memacu Pembangunan Proyek Jalan Tol

Keberadaan anggaran dari Kementerian PUPR juga membuat beban badan usaha jalan tol lebih ringan karena tidak perlu merogoh dana terlebih dahulu.
Sejumlah truk melintasi proyek pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2019)./ANTARA-Puspa Perwitasari
Sejumlah truk melintasi proyek pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2019)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Toll Road menilai rencana Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat menggunakan dana sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa untuk pembebasan lahan bakal mempercepat pembangunan jalan tol.

Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto mengatakan bahwa penggunaan anggaran yang tidak terpakai akan memperlancar pembayaran untuk pengadaan lahan proyek jalan tol.

Dia mencatat bahwa hal ini memang akan menimbulkan dua kali pencatatan. Namun, hal ini tidak akan menjadi problema.

"Asetnya bisa tercatat di [Ditjen] Bina Marga dan LMAN [Lembaga Manajemen Aset Negara], tetapi tidak apa-apa ini kan antarpemerintah, bisa lebih cepat [pembebasan lahannya]," jelas Herwidiakto, pekan lalu.

Menurut Herwidiakto, keberadaan anggaran dari Kementerian PUPR juga membuat beban badan usaha jalan tol (BUJT) lebih ringan karena tidak perlu merogoh dana terlebih dahulu.

BUJT juga memiliki porsi untuk mengeluarkan dana talangan untuk kemudian diganti oleh LMAN setelah melewati tahap verifikasi.

Herwidiakto menyebutkan bahwa beban bunga untuk pengeluaran dana talangan tanah cukup besar. Saban hari, dia memberi contoh, perseroan perlu merogoh kocek hingga Rp1,6 miliar untuk bunga pinjaman dari perbankan.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah mengirim surat ke Kementerian Keuangan terkait penggunaan silpa untuk pengadaan tanah yang belum bisa ditalangi LMAN.

Basuki menyebutkan bahwa hingga Juli 2019 ada potensi dana sekitar Rp6,60 triliun dari yang bisa digunakan untuk pengadaan tanah. Jumlah tersebut berasal dari kegagalan lelang pengadaan barang dan jasa sebanyak 313 paket.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rivki Maulana
Editor : Zufrizal
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper