Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan inventarisasi dan mengklasifikasi anak-anak usaha yang ada di perusahaan BUMN Karya.
Anak perusahaan BUMN yang juga bergerak dibidang jasa konstruksi diharapkan digabungkan dengan anak usaha BUMN yang bergerak disektor pendukung usaha jasa konstruksi, seperti industri beton, pracetak, aspal beton, peralatan konstruksi serta industri penunjang jasa konstruksi lainnya. Hal ini, untuk menghindari terjadinya kompetisi yang tidak sehat antara BUMN sebagai induk usaha dan anak usahanya serta dengan perusahaan swasta nasional.
"GAPENSI menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo sesaat setelah penetapan hasil PILPRES oleh KPU bahwa beliau akan melanjutkan salah satu program prioritasnya, yaitu pembangunan infrastruktur nasional. Namun, pembangunan infrastruktur yang masif dilaksanakan, belum memberikan manfaat yang signifikan dan tidak berpihak pada kalangan dunia usaha swasta nasional. ,"kata Setu Albertus yang akrab di panggil Berto dalam keterangan resminya.
Menurut Berto, hampir 80 persen pasar jasa konstruksi selama 4 tahun terakhir dikuasai oleh BUMN dan anak usahanya. Sementara perusahaan swasta nasional yang jumlahnya hampir mencapai 150 ribu badan usaha hanya mendapat 20 persen dari proyek-proyek infrastruktur nasional yang dilakukan oleh pemerintah periode 2014-2019.
Oleh karenanya, kata Berto, Gapensi mengharapkan agar rencana pembangunan infrastruktur nasional periode kedua 2019-2024 dapat berjalan secara efektif dan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan kontraktor swasta nasional atau jasa pelaksana konstruksi nasional yang jumlahnya sangat besar dan yang mampu menyerap hampir 1,5 juta pekerja tetap, serta 5 juta pekerja tidak tetap dalam setiap pekerjaan jasa konstruksi.
"Kami usulkan agar Pemerintah melalui Menteri PUPR dan Menteri BUMN mendorong BUMN konstruksi untuk lebih fokus menangani proyek-proyek konstruksi yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, agar proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini, agar komitmen pemerintah dalam menyelesaikan proyek-proyek konstruksi dapat dicapai sesuai rencana dan agar proyek dimaksud dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat banyak untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah,"tegas Berto.
Berto juga mengatakan, Pemerintah perlu mempercepat rencana penggabungan atau merger perusahaan BUMN karya, BUMN kontruksi nasional yang ada saat ini. Hal ini, mengingat keberadaan perusahaan BUMN sudah tidak sesuai lagi dengan misi awal pendiriannya dan bahkan saat ini sudah tidak ada perbedaan usaha yang tegas antara BUMN kontruksi yang melakukan kegiatan usaha disektor jasa konstruksi.
Selain itu, lanjut Berto, pihaknya juga menyarankan agar Pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN agar segera menerbitkan regulasi yang mengatur tentang pembatasan nilai paket pekerjaan yang bisa diikuti oleh BUMN konstruksi/BUMN karya.Yaitu, hanya diatas Rp250 miliar dan untuk proyek diatas Rp 250 miliar ini, juga harus bekerjasama/KSO dengan perusahaan swasta nasional yang mempunyai kemampuan, baik pengalaman, peralatan maupun keuangan untuk jenis pekerjaan dimaksud.
