Bisnis.com, JAKARTA – Korporasi besar yang bergerak di sektor tambang batu bara, Adaro Energy disebut telah mengalihkan banyak keuntungan ke offshore network.
Praktik ini kemudian memunculkan dugaan bahwa perusahaan tersebut tengah menghindari dan meminimalkan pembayaran pajak ke otoritas Indonesia.
Dalam laporan yang dirilis berujudul Taxing Times for Adaro, Global Witness mengungkap bahwa dari 2009–2017 Adaro dengan memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, membayar US$ 125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia.
Dengan memindahkan lebih banyak uang melalui tempat-tempat bebas pajak, Adaro juga mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia, termasuk uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik yang penting, hampir $14 juta per tahun.
Manajer Kampanye Perubahan Ikilm Global Witness Stuart McWilliam menyebut dengan jaringan operasi offshore yang sangat luas, kondisi sangat kontras dengan apa yang dicitrakan Adaro yang selama ini dianggap banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah.
Bisnis.com mencatat, Adaro Energy merupakan salah satu wajib pajak (WP) besar yang dua tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai WP yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak.
"Investigasi kami sebelumnya telah menunjukkan bahwa kegiatan tax haven dari perusahaan batubara Indonesia dapat menambah risiko keuangan terhadap dampak lingkungan yang berbahaya," kata Stuart dalam laporan yang dikutip Bisnis.com, Kamis (4/7/2019).
Adapun laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan tarif pajak yang lebih rendah di Singapura meningkat dari rata-rata tahunan $4 juta sebelum 2009 menjadi $55 juta dari 2009-2017.
Disamping itu, lebih dari 70 persen batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia. Peningkatan pembayaran ini mendorong keuntungan di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak rata-rata tahunan 10 persen.
Hal ini berbanding terbalik jika keuntungan dari komisi perdagangan batu bara Adaro Indonesia berada di Indonesia, yang menurut Stuart mungkin akan dikenakan pajak pada tingkat rata-rata tahunan yang lebih tinggi yaitu 50 persen.
Masih menurut laporan itu, pada 2008, Adaro membayar US$33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia atas pengaturan sebelumnya dengan Coaltrade. Sebagian besar dari keuntungan yang terdaftar di Singapura tampaknya telah dipindahkan lebih jauh ke luar negeri, tepatnya ke salah satu anak perusahaan Adaro di surga pajak Mauritius, di mana dia tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum 2017.
Selain itu, laporan itu laporan tersebut juga menemukan bahwa Adaro baru-baru ini mengakuisisi anak perusahaan di surga pajak Malaysia yakni Labuan dan telah digunakan untuk membeli saham di tambang batu bara Australia.
“Pada saat yang sama, Adaro telah memperluas jaringan offshore-nya, dia akan diuntungkan oleh jaminan keuangan pemerintah Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga batu bara Batang senilai US$4 miliar," tulis laporan tersebut.
Bisnis.com mencoba mengonfirmasi pihak Adaro untuk memberikan klarifikasi soal dugaan tersebut. Hanya saja, sampai berita ini ditulis belum ada tanggapan dari pihak Adaro terkait laporan Global Witness yang diterbikan pada hari ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
