Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 26 program prioritas untuk tahun anggaran 2020.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan program-program tersebut dirancang untuk mendukung program prioritas nasional di bidang ekonomi dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.
“Program-program ini sejalan dengan tema besar RKP 2020 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Darmin menjelaskan Program Prioritas dan Program Reguler Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian untuk tahun depan mengalami peningkatan dibandingkan 2019. Sementara itu, pagu indikatif Kemenko Perekonomian 2020 sebesar Rp409,35 miliar, turun Rp4,8 miliar dari pagu anggaran 2019.
"Artinya, penurunan anggaran tidak berarti menurunkan kinerja Kemenko Perekonomian," tegasnya.
Baca Juga
Hingga 31 Mei 2019, tingkat penyerapan anggaran Kemenko Perekonomian menunjukkan realisasi yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Target penyerapan anggaran tahun 2019 di kantor kami adalah sebesar 97 persen," sebut Darmin.
Adapun 26 Program Prioritas Kemenko Perekonomian yang terbagi dalam masing-masing kedeputian tersebut yakni:
A. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Sistem Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)
3. Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP)
4. Insentif Fiskal
B. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian
5. Stabilisasi Harga Pangan
6. Klaster Bisnis Pertanian
7. Peremajaan Sawit Rakyat
C. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
8. Reforma Agraria
9. Mandatori B20
10. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI)
D. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11. E-commerce
12. Ekonomi Kemitraan Umat
13. Vokasi
E. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
14. Online Single Submission (OSS)
15. Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI)
16. Industri Ekspor
17. Ease of Doing Business (EoDB)
18. Pengembangan Logistik
F. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
19. One Map Policy
20. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
21. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
22. Ketahanan Mitigasi Bencana
G. Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional
23. Perundingan Perdagangan Bebas
24. Sengketa Perdagangan World Trade Organization (WTO)
25. Kerja Sama Ekonomi Internasional
26. Joint Credit Mechanism
