Bisnis.com, JAKARTA - Daripada melanjutkan wacana O-Bahn atau guided busway, Kementerian Perhubungan diminta fokus meluncurkan program penataan angkutan umum di daerah dengan konsep pembelian layanan atau buy the service pada 2020.
Program ini rencananya diberikan pada 6 perkotaan, yakni Medan, Palembang, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar. Alokasinya sudah masuk dalam RAPBN 2020 yang tengah dibahas bersama DPR RI.
Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menuturkan bahwa selama lebih dari 10 tahun daerah hanya dibagikan sejumlah armada bus dan tidak menimbulkan layanan angkutan umum yang bagus di daerah.
"Pasalnya, tidak ada pola pembinaan dan pengawasan dari pusat. Meskipun demikian, penataan angkutan umum sudah diamanatkan dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ [Lalu Lintas Angkutan Jalan], RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategi Kemenhub 2015-2019," tuturnya kepada Bisnis, Senin (24/6/2019).
Dia menilai, program ini tidak akan banyak menimbulkan gejolak di kalangan pengusaha angkutan umum jika sedini mungkin dilakukan sosialisasi. Supir akan mendapat gaji bulanan, tidak direpotkan memikirkan setoran pada pemilik armada.
Sementara itu, pemilik armada bergabung dalam satu badan hukum yang menjadi operator dan diberikan keuntungan dari biaya operasional yang diselenggarakan.
"Program ini murah, karena setiap koridor menghabiskan biaya operasional per tahun kisaran Rp15 miliar hingga Rp25 miliar, bergantung pilihan jenis armada yang dioperasikan dan headway yang ditetapkan," paparnya.
Menurutnya, setiap koridor dapat mempekerjakan 150--200 pekerja tetap. Selain itu, tidak perlu lagi harus membangun prasarana khusus, cukup dengan jaringan jalan yang sudah ada.Bangunan halte juga tidak perlu dibangun, jika belum punya anggaran, cukup diberikan rambu pemberhentian bus atau stop bus.
"Pilihan bus berlantai rendah atau low deck atau nomal deck. Bus jenis ini sudah banyak dioperasikan oleh PT Trans Jakarta dan buatan karoseri dalam negeri," paparnya.
Rencana ini juga mudah yang artinya tidak memerlukan teknologi baru, hanya sistemnya yang baru. Konsep ini memindahkan atau mengalihkan dari sistem setoran ke sistem gaji bulanan, bukan menggusur operator yang sudah beroperasi.
"Operator yang ada tetap beroperasi dengan pola manajemen baru yang lebih sehat. Mulai persiapan hingga operasi membutuhkan waktu 6-8 bulan berdasarkan pengalaman di Jawa Tengah. Jika mau dioperasikan awal 2020, mulai sekaranglah persiapan dilakukan," jelasnya.
Djoko mengungkapkan yang paling sulit adalah meyakinkan kepala daerah, anggota DPRD dan operator yang ada. Anggota DPRD perlu diyakinkan, karena ada kewajiban yang harus dilakukan dan dianggarkan oleh pemerintah daerah (pemda), seperti kebijakan pembatasan kendaraan pribadi, membangun trotoar dan halte, sosialisasi ke masyarakat dan operator.
Kemenhub terangnya, harus bekerja sama dengan Kemendagri untuk mewujudkan ini. Karena selama ini program angkutan umum di daerah gagal.
Ada daerah yang sudah menyelenggarakan angkutan umum, misalnya Semarang dengan 8 koridor dan Pekanbaru dengan 12 koridor. Namun, belum bisa memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum yang sudah disediakan.
Ini terjadi karena penyediaan angkutan massal tidak dibarengi dengan kebijakan membatasi kendaraan pribadi sebagai imbangannya. Beberapa daerah sudah ada yang berinisiatif untuk angkutan pelajar, seperti Kab. Tabanan, Kan. Gianyar, Kab. Denpasar, Kab. Kebumen, Kota Banjar.
Guna mewujudkan program ini masih harus diperhatikan masalah kelembagaan, operator, sistem kontrak, jenis bus, rencana operaso, perawatan bus, sistem tiket, halte, anggaran, pengawasan.
"Belajarlah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jateng yang sudah lebih dulu menerapkan program buy the service ini. Hambatan pasti ada, tapi jadikanlah tantangan untuk menciptakan transportasi umum yang murah dan mudah dikerjakan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
