Kriteria Wilayah Ibu Kota Baru: Pemerintah Pelajari Negara Lain

Adapun kriteria penentuan lokasi ibu kota yakni, calon wilayah memiliki lokasi yang strategis secara geografis yang berada di tengah wilayah indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengemabngan wilayah kawasan timur indonesia.
Putri Salsabila
Putri Salsabila - Bisnis.com 17 Juni 2019  |  09:38 WIB
Kriteria Wilayah Ibu Kota Baru: Pemerintah Pelajari Negara Lain
ilustrasi. - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri perencanaan pembangunan Nasional atau kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai pertimbangan dan diskusi untuk menentukan wilayah calon Ibu Kota negara (IKN).

"Pemindahan Ibu kota keluar pulau Jawa akan memperkuat fungsi pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah di kawasan timur sehingga bisa membantu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI)," tuturnya dikutip Bisnis Minggu (16/6/2019).

Pascakunjungan lapangan presiden ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, pemerintah telah menemukan kriteria khusus untuk kandidat ibu kota Negara.

Berdasarkan hasil riset dan hasil kunjungan, Bambang menuturkan terdapat kelemahan serta keunggulan di masing-masing kandidat ibu kota, tetapi hingga kini, pemerintah masih menimbang dan belum menentukan secara tegas kandidat wilayah ibu kota yang akan dipilih.

Adapun kriteria penentuan lokasi ibu kota yakni, calon wilayah memiliki lokasi yang strategis secara geografis yang berada di tengah wilayah indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengemabngan wilayah kawasan timur indonesia.

Ketersediaan lahan luas yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN, perkebunan untuk mengurangi biaya investasi, lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut.

Calon ibu kota juga perlu dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, seperti akses mobilitas/logistik seperti bandara pelabuhan dan jalan.

Selain itu, ketersediaan pelabuhan laut sangat penting untuk mewujudkan indonesia sebagai negara maritim dengan tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.

Adapun, Bambang melanjutkan, potensi konflik sosial perlu dipertimbangkan. Bambang mengatakan bahwa pemerintah berusaha memilih wilayah yang memiliki potensi konflik sosial yang rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.

Selain itu, hal yang terpenting yakni memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan terutama tidak dekat dengan wilayah perbatasan negara, aman dari garis teritorial, dapat mendorong pembangunan daerah dan internasional.

Bambang menuturkan bahwa pemindahan ibu kota telah menjadi fenomena umum yang telah dilakukan oleh banyak negara. Dalam 100 tahun lanjutnya, lebih dari 30 negara sukses memindahkan ibu kota yakni Brazili, Malaysia, Korea Selatan, Kazakhstan, dan Australia.

Adapun 30 negara yang kini sedang merencanakan untuk memindahkan ibu kota bahkan beberapa negara sudah memasuki tahap pembangunan yakni Mesir, Iran dan Liberia.

Bambang mengatakan bahwa pemerintah telah mempelajari pemindahan ibu kota negara yang telah dilakukan oleh negara lain sebagai media pembelajaran membangun ibu kota baru Indonesia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemindahan Ibu Kota, Ibu Kota Dipindah

Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup