Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) akan melaporkan kebijakan penambahan waktu pembatasan angkutan logistik ke Presiden Joko Widodo sebagai kegagalan pengelolaan Angkutan Lebaran 2019.
Sekretaris Jenderal APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengungkapkan kebijakan Kementerian Perhubungan menambah waktu pembatasan angkutan logistik sumbu tiga ke atas hingga Rabu, 12 Juni 2019 terlalu mendadak.
"Hal-hal mendadak seperti ini adalah salah satu faktor ketidakpastian dalam berusaha di negara kita. Kebijakan mendadak seperti ini menunjukan pemerintah tidak bisa menjamin kepastian berusaha," terangnya saat Bisnis hubungi, Senin (10/6/2019).
Menurutnya, hal ini tentu akan berpengaruh buruk bagi kinerja industri, investasi dan kinerja ekspor. Kebijakan ini terangnya menunjukan pemerintah tidak serius dalam menangani masalah defisit perdagangan, dimana jalan tol sangat dibutuhkan untuk pergerakan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
"Kami akan minta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kegagalan pengaturan mudik kali ini, karena pembatasan tambahan ini adalah kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi arus balik," tegasnya.
Terkait kerugian, dia masih menghitung berapa banyak perjalanan truk yang terganggu atau dibatalkan akibat kebijakan tambahan ini.
Baca Juga
Sementara itu Executive Member APSyFI, Yudha Amdan mengaku kaget dengan kebijakan mendadak oleh pemerintah ini.
"Tentu hal ini akan menimbulkan dampak, karena akan berpengaruh kepada rencana produksi utamanya yang bersifat nonstop 24 jam," terangnya.
