Bisnis.com, CIREBON- Masyarakat Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dilanda keresahan setelah mencuatnya isu tentang dugaan ratusan merek beras yang dijual di pasaran merupakan beras oplosan.
Isu beras premium oplosan berkembang luas melalui media sosial dan grup-grup pesan instan, menimbulkan kekhawatiran soal kualitas, keamanan pangan, dan kejujuran pedagang yang beroperasi di pasar tradisional maupun ritel modern.
Keresahan ini mulai muncul sejak awal pekan Juli 2025, setelah beredarnya daftar ratusan merek beras yang diduga merupakan hasil pengoplosan antara beras premium dan medium.
Bahkan, sebagian di antaranya diduga dicampur dengan beras lama yang telah disimpan bertahun-tahun.
Beberapa warga Cirebon mengaku langsung menghentikan konsumsi merek-merek tertentu hingga ada klarifikasi resmi dari pemerintah.
“Saya jadi bingung mau beli beras merek apa. Padahal biasanya saya beli merek yang sama tiap bulan. Tapi setelah baca berita itu, saya jadi takut,” ujar Tini (47), warga Kecamatan Weru, saat ditemui di Pasar Pasalaran, Kabupaten Cirebon, Selasa (15/7/2025).
Baca Juga
Dia menambahkan ketakutannya bukan hanya soal kualitas rasa, tetapi juga dampak kesehatan jangka panjang yang mungkin ditimbulkan jika beras tersebut mengandung bahan pemutih atau pengawet.
Tidak hanya konsumen, para pedagang beras di pasar tradisional pun turut terdampak oleh isu tersebut.
Penjualan beras anjlok dalam beberapa hari terakhir karena masyarakat menahan diri untuk membeli, bahkan ada yang mengembalikan beras yang telah dibeli sebelumnya.
Salah seorang pedagang beras di Pasar Pasalaran, Sarah mengaku khawatir adanya isunya tersebut membuat penjualan beras di tempatnya mengalami penurunan.
Beberapa tahun lalu, pelanggan setia yang biasanya membeli dalam jumlah besar memilih menunda transaksi akibat isu beras palsu.
“Padahal saya sendiri tidak tahu-menahu soal oplosan itu. Saya beli dari distributor resmi, ada faktur, ada label. Tapi sekarang orang takut, dan akhirnya kami pedagang kecil yang kena imbasnya,” ujar Sarah.
Oleh karena itu, dia mendesak agar pemerintah segera merespons isu ini dengan cepat dan terbuka.
“Kalau memang benar ada oplosan, ya tindak tegas pelakunya. Tapi kalau tidak terbukti, pemerintah juga harus memberi jaminan agar masyarakat tidak terus panik,” tambahnya.
Di tengah kekhawatiran yang meluas, masyarakat berharap adanya transparansi data dari pemerintah terkait merek-merek beras yang sedang diperiksa.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kegaduhan berkepanjangan yang bisa merugikan semua pihak, terutama konsumen dan pedagang lokal.
“Kalau memang ada merek yang terbukti oplosan, sebutkan saja secara terbuka. Jangan setengah-setengah. Kasihan masyarakat kecil, mereka bingung harus beli beras yang mana,” ucap Tini dengan nada cemas.
Pemerintah akhirnya membongkar praktik curang dalam distribusi beras nasional setelah Kementerian Pertanian melakukan investigasi mendalam terhadap ratusan merek yang beredar di pasaran.
Dari 268 sampel yang diambil secara acak dari sepuluh provinsi, terungkap mayoritas beras baik kategori premium maupun medium, gagal memenuhi standar mutu nasional.
Bahkan, sebagian besar dijual melebihi harga eceran tertinggi dan memiliki bobot kemasan yang lebih ringan dari yang tertera.
Beras subsidi pemerintah (SPHP) diduga kuat dioplos dan dikemas ulang sebagai produk premium, menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah tiap tahun.
.jpg?w=300&h=221)
