Bisnis.com, JAKARTA — Hambatan dagang nontarif masih menjadi tekanan tersendiri bagi 10 komoditas ekspor utama Indonesia, terutama minyak kelapa sawit mentah, karet, dan produk perikanan.
Berdasarkan riset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), karet, dan perikanan menjadi 3 dari 10 komoditas ekspor utama RI yang paling banyak terdampak nontariff barriers (NTB) dari negara mitra dagang.
Ekonom UI Fithra Faisal mengatakan, hambatan nontarif tersebut cukup memengaruhi kinerja ekspor RI. Di sisi lain, kondisi itu diperparah oleh sifat dari kebijakan hambatan dagang nontarif yang memiliki skema penyelesaian yang lebih rumit dibandingkan dengan hambatan berupa tarif.
“Produk-produk unggulan ekspor kita memang masih sering dikenai hambatan dagang nontarif, bahkan di negara yang kita sudah jalin perjanjian dagang bebas dengan mereka. Karakter ekspor kita yang mengandalkan produk alam atau mentah menambah potensi kita untuk terus mendapatkan hambatan nontarif,” jelasnya, Kamis (23/5/2019).
Menurutnya, CPO dan produk perikanan cukup sering terpapar oleh kebijakan NTB berupa ketentuan sanitary and phytosanitary meassures (SPS). Adapun, SPS merupakan kebijakan sebuah negara untuk memproteksi kesehatan manusia, binatang dan tumbuhan dari risiko tertentu.
Baca Juga
Dalam hal ini, lanjutnya, produk CPO dan perikanan seringkali dinilai tidak memenuhi standar kesehatan oleh negara mitra. Terlebih, produk CPO dan perikanan merupakan komoditas pangan yang dianggap sensitif kehadirannya di negara lain.
Sementara itu, untuk produk karet, hambatan dagang nontarif yang paling banyak menganggu berupa technical barriers to trade (TBT).
Menurut Fihtra, kualitas karet Indonesia seringkali dinilai tidak sesuai dengan ketentuan sebagai bahan baku industri, yang diberlakukan oleh negara mitra.
“Untuk itu, kunci dari pembukaan hambatan dagang nontarif adalah dengan meningkatkan kualitas produk kita supaya sesuai dengan ketentuan di negara mitra. Sebab, penerapan standar kualitas ini merupakan cara yang paling mudah bagi tiap negara untuk membatasi impor mereka.”
Ketua Bidang Perdagangan dan Promosi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Master P. Tumanggor juga mengakui tingginya hambatan dagang nontarif yang diberlakukan kepada produk CPO dan turunannya.
Selain selama ini mengalami serangan kampanye negatif di Uni Eropa (UE), produk kelapa sawit RI, terutama yang berbentuk produk turunan, juga sering mendapatkan kendala ketika memasuki negara mitra.
“Jepang dahulu memberlakukan wajib ISPO sebagai ketentuan produk sawit kita berkelanjutan, meskipun sekarang sudah dilonggarkan. Selain itu, untuk produk turunan CPO, hambatan yang sering kita temui adalah standar kesehatan, sebab minyak sawit selama ini dinilai mengandung kolesterol atau lemak jenuh yang lebih tinggi daripada minyak nabati lain,” katanya.
Hal itu membuat para pelaku ekspor CPO dan produk turunannya cukup sulit untuk mengembangkan ekspornya ke negara tujuan ekspor nontradisional.
“Hal itu tetap terjadi kendati perusahaan minyak kelapa sawit Indonesia terus meningkatkan kualitas produksinya.”
Ketua Komite Tetap Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono mengakui rendahnya pemanfaatan pakta dagang dan kerja sama ekonomi komprehensif oleh pengusaha RI. Hal itu terjadi karena masih banyak pengusaha yang tidak paham manfaat dari fasilitas perdagangan tersebut.
