Bisnis.com, JAKARTA - Pelayaran yang melayani rute komersial belakangan turut menurunkan tarif pengangkutan barang ke kawasan timur setelah program Tol Laut berjalan 4 tahun.
Hal itu dikemukakan oleh Direktur Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Harry Boediarto dalam bedah buku Tol Laut Jokowi Denyut Ekonomi NKRI, Senin (20/5/2019).
Dia menyebutkan, tarif komersial pengiriman barang menggunakan angkutan laut ke Papua dulu Rp20 juta per kontainer 20 feet. Subsidi Tol Laut mampu menekan tarif menjadi Rp8 juta--Rp9 juta per boks. Pada perkembangannya, shipping line yang melayani rute yang sama membanderol tarif komersial Rp13 juta.
"Sudah ada shock therapy terhadap kapal kontainer [komersial]," ujar Harry.
Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Budi Mantoro seusai bedah buku membenarkan sejumlah shipping line yang melayani rute komersial ke Papua mulai menyesuaikan freight cost.
"Enggak langsung [turun] separuh sih. Tapi ada perbedaan harga [dibandingkan dengan sebelum ada tol laut]," katanya.
Harry melanjutkan, dahulu kapal-kapal liner (kapal berjadwal rutin) dari Jawa hanya melayani daerah-daerah luar Jawa yang memiliki pelabuhan besar. Di sisi lain, kapal-kapal milik swasta umumnya berupa tramper yang baru berlayar jika volume kargo menutup biaya operasional plus margin.
Akibatnya, tidak tersedia barang di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Kalaupun ada, harga barang jauh lebih mahal daripada harga di Jawa.
Solusi satu-satunya adalah menyediakan liner yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan kecil di daerah 3TP. Langkah itu mulai diwujudkan akhir 2015 melalui program Tol Laut.
"Zaman saya, banyak bangun pelabuhan, tetapi baru dilayani setelah ada Tol Laut," kata Harry yang sempat berkarir di Kemenhub selama 32 tahun itu.
Harry yang sempat menjadi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub pada era Menhub Ignasius Jonan itu mengatakan, penyempitan disparitas harga barang antara Indonesia barat dan timur bukan satu-satunya tujuan Tol Laut. Namun, isu yang lebih penting lagi adalah ketersediaan barang di kawasan 3TP.
Menurut Harry, kelangkaan barang dapat memicu masyarakat di luar Jawa bermigrasi ke Jawa dan bisa membuat pulau-pulau terpencil tidak dihuni lagi.
"Pulau kita di sana bisa diklaim negara lain kalau enggak ada saudara kita yang nungguin. Namun, bagaimana mau tinggal kalau saudara kita enggak disuplai barang pokok?" ujarnya.
