Bisnis.com, JAKARTA - Keluhan Organisasi Angkutan Darat (Organda) terkait dengan rencana satu arah di tol Trans-Jawa masih dicarikan solusi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Solusi terakhir, Kemenhub akan meminta bantuan kepolisian mengawal bus.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menuturkan bahwa pihaknya merasa diingatkan oleh Organda terkait dengan kemungkinan terjadinya penumpukan penumpang di Jakarta karena bus dari arah timur seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur terlambat kembali.
"Ini lagi kami carikan cara. Kalau tidak ada solusi, mereka mengikuti yang sudah ada. Kalau terjadi penumpukan penumpang di Jakarta, jadi gangguan ke saya juga," terangnya kepada Bisnis, Kamis (16/5/2019).
Menurutnya, tidak mungkin memberikan jalur khusus satu arah menuju Jakarta dari arah Brebes Barat. Pemberian jalur khusus di tol tidak menjadi opsi karena dinilai terlalu berbahaya.
Pihaknya akan bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas Polri untuk meminta pengawalan di jalan nasional agar bus dapat kembali ke Jakarta tepat waktu.
"Nanti saya kerja sama dengan Korlantas Porli nanti dikawal, tapi dikawal prioritas saya itu yang di jalan negara biasa, di jalan tol bahaya, susah, ngeri daripada nanti kecelakaan," tuturnya.
Pengawalan tersebut, terangnya, dapat dilakukan di titik-titik rawan kemacetan jalur pantai utara (pantura) yakni jalur dari Karawang sampai dengan Bekasi.
Perlakuan khusus yang mungkin dilakukan pemerintah, katanya, paling mungkin dengan pengawalan tersebut dan tidak dapat membuat jalur khusus di tol Trans-Jawa untuk bus yang mengarah ke Jakarta.
Sebelumnya, pemerintah sudah memutuskan akan memberlakukan satu arah di ruas tol Trans-Jawa dari KM 29 Cikarang Utama msampai dengan Brebes Barat atau KM 262 selama 4 hari pada 30 Mei--2 Juni 2019 selama 24 jam penuh.
