Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan tiga upaya penting yang ditempuh Indonesia terkait pembiayaan infrastruktur agar dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Ketiga upaya tersebut disampaikan oleh Perry dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris pada 7 Mei lalu.
Pertama, Indonesia secara konsisten terus melakukan reformasi struktural, baik reformasi kelembagaan, reformasi fiskal, maupun reformasi pengaturan. Di samping itu Indonesia juga terus mengedepankan kebijakan pengelolaan makroekonomi dengan hati-hati dengan meprioritaskan pembangunan infrastruktur.
Kedua, penguatan koordinasi antar otoritas untuk mendorong peningkatan pembiayaan infrastruktur oleh sektor swasta.
"Berbagai pembiayaan inovatif telah dikembangkan dan berkontribusi pada pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk PPP, projects bonds, infrasctructure funds, asset and earning backed securities, dan blended finance," kata Perry dalam siaran pers, Rabu (08/05/2019)
Ketiga, akselerasi pengembangan infrastruktur yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan (social and environmental infrastructure) untuk mendukung pencapaian agenda SDG 2030.
Setelah sukses meluncurkan roadmap SDG Indonesia One Blended Finance pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Perry menyampaikan Indonesia menerbitkan Green Sukuk yang pertama pada awal tahun ini.
Baca Juga
"Hal ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen terhadap pengembangan social and environmental infrastructure di Indonesia," ungkap Perry.
Dalam forum ini, Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan negara maju dan berkembang yang hadir sepakat untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan financing gap pembiayaan infrastruktur, terutama terkait upaya mengatasi tingkat kerentanan hutang (debt vulnerability) sekaligus menjaga keberlangsungan hutang (debt sustainability).
Menurutnya, hal ini sangat penting di tengah tingginya kebutuhan pembangunan ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah digalakkan.
Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur bagi negara berpendapatan rendah-menengah berkisar antara 2 persen sampai 8 persen per tahun untuk mendukung pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDG) 2030.
Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris, yang merupakan rangkaian dari pertemuan G20 2019 Jepang, dihadiri pula oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, BIS, OECD, dan ADB.
Komunitas lembaga keuangan internasional sepakat untuk menjadikan sektor investasi publik sebagai prioritas utama pembangunan dan memperkuat koordinasi dalam penguatan kapasitas domestik terutama dalam hal persiapan proyek infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
