Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat berencana menyusun katalog proyek infrastruktur yang siap ditawarkan kepada badan usaha melalui skema kerja sama.
Partisipasi dari badan usaha diharapkan bisa memenuhi 30 persen dari pendanaan proyek-proyek infrastruktur dalam 5 tahun ke depan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi aspek pembiayaan untuk seluruh proyek di lingkungan kementerian itu.
Hal ini, katanya, menjadi babak baru bagi Kementerian PUPR karena menambah cakupan pembiayaan dari semula terbatas pada perumahan menjadi diperluas ke seluruh proyek pekerjaan umum.
“Kami akan konsolidasikan dulu, nanti arahnya seperti PPP Book yang diterbitkan Bappenas. Mudah-mudahan pertengahan tahun sudah bisa kami keluarkan, khusus untuk proyek-proyek di PUPR,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (15/4/2019).
Menurut Eko, kementerian berupaya menarik partisipasi badan usaha pada proyek-proyek di luar jalan tol.
Baca Juga
Dia beralasan bahwa dalam 4 tahun terakhir, partisipasi badan usaha di proyek infrastrutkur didominasi proyek-proyek jalan tol. Padahal, infrastruktur di sektor air minum, sanitasi, dan perumahan juga berpotensi dibiayai oleh badan usaha.
Menurutnya, proyek air minum menjadi prioritas karena akses air minum layak saat ini masih di bawah 100%. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015—2019, akses air minum layak ditargetkan mencapai 100% pada tahun ini.
Secara umum, kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan dalam 5 tahun ke depan mencapai Rp2.508 triliun. Dari jumlah tersebut, kapasitas anggaran negara hanya bisa memenuhi 30% dari kebutuhan.
Berdasarkan catatan Bisnis, proyek infrastruktur dan perumahan di lingkup Kementerian PUPR dibagi ke dalam empat bidang.
Pertama, di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR sedikitnya telah mengidentifikasi tujuh proyek, mulai dari pembangunan bendungan hingga saluran irigasi.
Kedua, bidang infrastruktur jalan dan jembatan yang meliputi jalan tol, jalan nasional, dan jembatan. Kementerian PUPR sedikitnya telah memilah 83 proyek, tersebar dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
Ketiga, Kementerian PUPR juga bakal gencar menawarkan 10 proyek perumahan dalam bentuk pembanguanan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara.
Keempat, sebanyak 20 proyek juga disiapkan di bidang permukiman yang mencakup air minum, pengelolaan air limbah, dan sistem pengelolaan resapan.
Eko menjelaskan bahwa skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) bisa menghemat anggaran karena sebagian atau bahkan seluruh investasi berasal dari badan usaha. Di samping itu, KPBU membuat risiko tidak lagi ditanggung sepenuhnya oleh negara, tetapi dialokasikan secara proporsional dengan badan usaha.
