Bisnis.com, PANGKALPINANG – Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menambah kapal patroli guna mengoptimalkan pengawasan dalam mencegah illegal fishing di laut Indonesia yang merugikan bangsa dan masyarakat nelayan tradisional.
"Kita sudah memesan kapal patroli berukuran 90 meter untuk mengawasi laut Indonesia," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat menjadi pembicara pada Sidang Pleno ke XVI Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, pada Kamis (25/4/2019).
Dia mengemukakan dalam mengoptimalkan pencegahan terhadap praktik pencurian ikan oleh nelayan asing, TNI AL juga akan menambah jumlah kapal patroli.
Namun, lanjut Susi, paling penting dalam memberantas illegal fishing tersebut adalah ketegasan dari seluruh aparatur negara dan penegak hukum. "Percuma kita memiliki kapal patroli dan persenjataan canggih, kalau aparatur negara dan penegak hukum masih mau disuap."
Menurut dia, kapal dan persenjataan itu hanya sebagai penunjang, tetapi paling penting aparatur negara dan penegak hukum harus berkomitmen dan berintegritas dalam memberantas pencurian ikan.
"Ini yang paling penting, ketegasan dan integritas seluruh aparatur dan penegakan hukum negara yang menentukan keberhasilan pemerintah dalam memberantas praktik illegal fishing ini," kata Susi.
Dia menambahkan 71 persen wilayah Indonesia adalah laut dan produksi ikan terbesar ada di Indonesia. “Produktivitas ini harus kita jaga dan bisnis yang dibangun harus beretika.”
Oleh karena itu, integritas anak bangsa sangat dibutuhkan untuk menjaganya, karena ekonomi perikanan harus menjadi potensi masa depan yang harus terus di garap, meski pengelolaan perikanan tangkap sudah lebih baik.
"Seluruh alumni AFEBI memiliki kedudukan dan mari kita bangun mentalitas dan paradigma karena sekarang kita punya situasi yang berbeda, di mana banyak wilayah bekas tambang ditinggalkan dan menjadi kota mati, dan Bangka salah satunya," ujarnya.
