RAPBN 2020, Semua Kebijakan Diarahkan untuk Peningkatan Ekspor dan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, seluruh porsi kebijakan maupun instrumen, termasuk instrumen APBN harus digunakan untuk memacu investasi dan ekspor.
Amanda Kusumawardhani | 23 April 2019 13:33 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko (kiri) disela-sela Sidang Kabinet Paripurna tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, BOGOR -- Pemerintah mengarahkan semua kebijakan yang terangkum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 supaya mendukung peningkatan investasi dan ekspor Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, seluruh porsi kebijakan maupun instrumen, termasuk instrumen APBN harus digunakan untuk memacu investasi dan ekspor.

"Terutama bertumpu kepada bagaimana meningkatkan kualitas SDM [sumber daya manusia] kita dan juga untuk tetap menjaga pembangunan infrastruktur," ujarnya seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Selasa (23/4/2019).

Kebutuhan infrastruktur yang dimaksud antara lain berbentuk jalan raya, air, sanitasi, dan listrik yang tersebar di sejumlah daerah.

Beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mereka mengharapkan adanya perbaikan infrastruktur terutama jalan-jalan, arteri-jalan yang masuk (selain jalan utama), terutama yang terletak di kabupaten/kota.

Perbaikan-perbaikan tersebut juga mencakup infrastruktur yang mendukung iklim pariwisata di daerah karena keberadaan akses merupakan kunci penting dari keberhasilan dari sebuah destinasi pariwisata.

Pada saat yang sama, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan terus berupaya melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing, terutama yang berkaitan dengan perizinan, investasi, dan ekspor.

"Betul-betul  ini semua kementerian, kemudian Kemendagri [Kementerian Dalam Negeri] yang berkaitan dengan daerah juga agar diberikan tekanan-tekanan. Sekali lagi, kunci kita itu ada di sini," tambahnya.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbn, rapbn

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup