1. MoU Pengelolaan Lingkungan Pascatambang Diteken
Kementerian ESDM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menandatangani nota kesepahaman bersama (memorandum of understanding/MoU) terkait pengelolaan lingkungan pascatambang.
MoU yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial dan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono.
Baca selengkapnya di sini.
2. Buwas Mau Ekspor Beras, Apa Bisa?
Indonesia bakal ekspor beras lagi. Ambisi itu diucapkan oleh Direktur Utama Bulog Budi Waseso.
Tentunya hal ini mengejutkan di tengah kritik soal ketergantungan Indonesia terhadap komoditas impor.
Baca selengkapnya di sini.
3. Izin Pengusaha Tambang Bakal Dicabut Bila Tak Reklamasi DAS
Kementerian Lingkungan Hidup Mengancam pengusaha tambang yang tidak melakukan reklamasi dan rehabilitasi DAS akan dicabut atau tidak diperpanjang izin pinjam pakai kawasan hutan yang dimiliki oleh para pengusaha tersebut.
Sigit Hardwinarto, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK mengatakan terkait perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan para pengusaha harus memenuhi syarat evaluasi pemenuhan kewajiban IPPKH yang akan dinilai oleh Provinsi.
Baca selengkapnya di sini.
4. Pertumbuhan Ekonomi Dipatok hingga 5,6 Persen, Ini Asumsi Makro RAPBN 2020
Pemerintah mulai menyusun kerangka asumsi ekonomi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang terangkum melalui draf nota keuangan 2020.
Berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi pada 2020 ditargetkan berada di kisaran 5,3%—5,6%.
Baca selengkapnya di sini.
5. Pemerintah Akan Redistribusi 2,4 Juta Ha Lahan
Pemerintah telah menyiapkan redistribusi lahan seluas 2,4 juta hektare untuk Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).
Kabiro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Djati Witjaksono Hadi mengatakan ke depan data luasan lahan itu akan diselaraskan secara regulasi guna memenuhi ketetapan target redistribusi lahan dari kawasan hutan seluas 4,1 juta hektare sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.
Baca selengkapnya di sini.
