Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bakal ekspor beras lagi. Ambisi itu diucapkan oleh Direktur Utama Bulog Budi Waseso. Tentunya hal ini mengejutkan di tengah kritik soal ketergantungan Indonesia terhadap komoditas impor.
Jika ambisi Buwas terealisasi, sebetulnya itu bukan kali pertama. Pada 1985, Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini berhasil mewujudkan kedaulatan pangan, dan menjadikan beras sebagai acuannya.
Hal itu terpampang dalam Konferensi ke-23 Food and Agriculture Organization (FAO) 1985. Seperti dikutip buku Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto (2006) karya Dewi Ambar Sari dan Lazuardi Adi Sagedari, usai berpidato di hadapan anggota FAO, Presiden Soeharto mengumumkan kebijakannya mengekspor 100.000 ton beras untuk membantu sejumlah negara di Afrika.
Kejadian itu berulang pada 1986, ketika Indonesia berhasil menjual 100.000 ton beras ke Vietnam. Fakta itu terekam dalam buku Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983—11 Maret 1988 (2003) yang ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI.
Ambisi untuk menjadi negara pengekspor beras itu nampaknya berupaya dibangkitkan kembali pada masa kini. Sejumlah klaim keberhasilan ekspor beras untuk menampik besarnya ketergantungan impor RI terus digaungkan, setidaknya selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Tercatat, pada Oktober 2017, pemerintah mengumumkan keberhasilannya mengekspor 10.000 ton beras ke Papua Nugini. Selanjutnya, pada bulan yang sama, Indonesia berhasil mengekspor 25.000 ton beras ke Malaysia. Keduanya dilakukan dengan menggunakan beras jenis premium.
Baca Juga
Pada tahun yang sama, Indonesia juga mengirim beras sebanyak 5.000 ton ke Sri Lanka. Namun, kala itu, kebijakan itu diambil dalam rangka misi kemanusiaan.
Tahun ini, ekspor beras digaungkan melalui dalih adanya potensi kelebihan stok beras di Perum Bulog (Persero) dan kebutuhan untuk memperkuat serapan gabah setara beras di petani saat panen raya.
Wacana itu juga digadang-gadang menjadi salah satu solusi ketika Bulog mulai kesulitan menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) lantaran kanal bansos rastra disetop mulai April 2019.
Dirut Perum Bulog Budi Waseso - Antara/Muhammad AdimajaDi hadapan Komisi IV DPR dan Kementerian Pertanian pada Januari 2019, Buwas menyatakan ekspor akan menjadi pilihan, ketika stok CBP mencapai 2,1 juta ton, sementara penyerapan pada panen raya tahun ini diharapkan bisa mencapai 1,8 juta ton atau di atas target 1,6 juta ton hingga April 2019.
Hal itu, menurutnya, berdampak kepada kelebihan stok hingga 300.000 ton. Dia pun menjanjikan untuk mengelolanya dan bahkan tidak menutup kemungkinan mengekspornya.
Wacana itu diperkuat oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada awal bulan ini. Dia menyatakan, ekspor beras dimungkinkan ketika serapan mencapai 20.000 ton per hari pada panen raya. Pada saat yang sama, Bulog pun sedang bernegosiasi dengan Lembaga Pangan Malaysia (Bernas) untuk memasarkan beras RI ke negeri jiran.
Adapun, Bulog melaporkan hingga 22 April 2019, serapan gabah setara beras mencapai 260.000 ton. Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Bulog Teguh Firmansyah menyebutkan, saat ini serapan beras masih berkisar 8.000 ton per hari—10.000 ton per hari. Dia meyakini, angka serapan tersebut akan meingkat menjadi 20.000 ton per hari pada Mei 2019.
Dia pun menyatakan, tidak menutup kemungkinan serapan beras Bulog dapat disalurkan melalui ekspor. Langkah itu akan ditempuh melalui skema komersial yaitu Bulog juga akan menyerap beras premium dari petani.
“Sementara itu, untuk serapan beras medium dan bagaimana cara penyalurannya nanti setelah bansos rastra hilang, masih dibahas. Tidak menutup kemungkinan ekspor dalam bentuk beras medium juga, dengan catatan ada kebijakan atau revisi aturan dari yang ada saat ini,” jelasnya.
TIDAK REALISTIS
Namun, wacana itu dinilai sejumlah pihak sangat tidak realistis dengan kondisi perberasan nasional saat ini. Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia Dwi Andreas Santosa menyebutkan, periode panen raya telah mendekati akhir. Namun, serapan beras Bulog tak kunjung mencapai target 1,6 juta ton.
“Mei ini sudah mendekati akhir panen raya, harga beras di tingkat penggilingan dan gabah di petani pasti naik lagi. Kalaupun Bulog mau serap maksimal, mereka akan kesulitan karena HPP gabah kering panen [GKP] hanya Rp3.700 per kg, sedangkan nanti masuk Mei harganya bisa bergerak [ke level] Rp4.000 per kg,” katanya.
Menurutnya, ekspor beras yang selama ini dilakukan Indonesia, selain dalam bentuk bantuan kemanusiaan, menurutnya, hanya dilakukan dalam bentuk beras khusus atau organik. Untuk jenis beras tersebut, sangat memungkinkan lantaran harga di pasar intenasional mencapai Rp70.000 per kg sementara di tingkat petani dalam negeri Rp15.000 per kg.
Pekerja mengisi beras kedalam karung di Gudang Bulog Divisi Regional Riau - Kepulauan Riau di Pekanbaru, Riau, Rabu (18/4/2018). - ANTARA/Rony MuharrmanKritik serupa pun diungkapkan oleh pengamat pertanian dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Pada saat ini, jelasnya, para petani dan penggilingan memacu produksi beras premium kualitas rendah, yakni dengan derajat pecah 15%.
“Dengan demikian sulit kalau nanti ujungnya beras kita akan diekspor yang didapat dari hasil kelebihan serapan pemerintah ini. Sudah Bulog tidak bisa serap karena bukan jenis medium, ketika diserap secara komersial pun untuk diekspor secara komersial pula, juga sulit karena kualitasnya tidak diterima negara lain,” jelasnya.
Dia mengatakan, jenis beras yang dijual di pasar internasional saat ini adalah beras premium dengan derajat pecah maksimal 5% dan dengan harga berkisar Rp5.000 per kg.
Husein pun menegaskan, dari sisi regulasi pun, ekspor beras medium yang didapatkan dari pengadaan pemerintah melalui Bulog tidak diperbolehkan. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No.1/2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, ekspor yang diizinkan hanya beras berjenis premium atau khusus.
Hal itu pun diamini oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan. Menurutnya, selama ekspor beras dilakukan dalam jenis premium, maka akan dibebaskan.
“Sementara ini belum ada ketentuan tambahan untuk adopsi ekspor beras medium,” jelasnya.
Dengan demikian, ketika wacana ekspor muskil terjadi pemerintah harus benar-benar memikirkan ketersediaan jalur baru penyaluran beras Bulog. Sebab tanpa adanya peran serta pemerintah, setidaknya Bulog harus berkorban untuk terus menyerap tanpa ada jaminan penyaluran.
Di sisi lain, apabila Bulog sudah tidak mampu lagi menyerap beras atau gabah petani, maka siap-siap saja petani akan menjadi korban lantaran harga beras dan gabah akan semakin anjlok. Dampaknya tentu kesejahteraan petani akan semakin tergerus.
