Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa saat lawatannya ke Eropa awal pekan ini dan berdiskusi dengan sejumlah pihak ditemukan fakta bahwa kampanye hitam minyak sawit di sana sangat masif.
Oleh sebab itu, menimbulkan persepsi yang salah akan minyak sawit dan terdapat gap pemahaman yang besar atas produk kelapa sawit maupun kebijakan pengembangannya antara Eropa dan Indonesia.
"Dari diskusi berkali kali di sana itu kita menemukan bahwa memang pemahaman di sana dengan faktanya yang menurut kita akan kelapa sawit itu, sangat besar gap-nya. Dan kampanye hitam mengenai kelapa sawit memang sudah berjalan lama dan masif di sana," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jumat (12/04/2019).
Bahkan, mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut mencontohkan, terdapat perusahaan asal Italia yang mengeluarkan anggaran untuk kampanye produk bebas kelapa sawit (palm oil free), bisa mencapai 5 kali lebih besar dan masif dari pada iklan Coca-Cola.
"Itu menunjukkan bahwa memang persepsi kelapa sawit yang salah itu sudah terbentuk, bukan hanya di komisi, tapi di masyarakatnya atau konsumennya," ujarnya.
Sebelumnya, diketahui bahwa Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia pada 8 - 9 April 2019 melakukan joint mission ke Belgia sebagai upaya diplomasi kepada UE untuk menjaga kelangsungan industri dan perlindungan petani kelapa sawit atas diskriminasi komoditas tersebut di UE.
Kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh Komisi Eropa melalui penerbitan Delegated Regulation, yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II), dimana menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) / indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex).
Keberatan Indonesia
Indonesia menilai bahwa metodologi dan hipotesa yang digunakan UE tentang risiko dan pengaruh buruk kelapa sawit terhadap perusakan hutan ditetapkan secara sepihak, bertentangan dengan fakta yang ada, dan tanpa dilakukan impact analysis.
Adapun beberapa keberatan dan concern Indonesia pada delegated regulation tersebut adalah sebagai berikut:
a. Faktanya kelapa sawit memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi (8-10 kali) dan penggunaan lahan yang jauh lebih kecil dibandingkan vegetable oils lainnya;
b. Dengan pertumbuhan permintaan vegetable oils yang terus bertumbuh, maka apabila phase-out terhadap kelapa sawit dilakukan, maka justru akan menyebabkan pembukaan lahan baru yang masif untuk produk vegetable oils lainnya;
c. Penggunaan basis awal tahun 2008 sebagai metodologi penghitungan dari ILUC dilakukan tanpa alasan yang kuat. Penetapan tahun 2008-2015 sangat merugikan kelapa sawit dan menguntungkan vegetable oils lainnya.
Adapun dalam pertemuan dengan pihak UE itu, Pemerintah RI menegaskan apabila pengesahan Delegated Regulation RED II tetap dilakukan, maka akan mereview kerja sama bilateral Indonesia dengan UE dan negara-negara anggotanya serta menempuh proses litigasi melalui forum World Trade Organization (WTO).
Selain itu, Darmin menegaskan bahwa gangguan dan diskriminasi kelapa sawit akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan dan menghambat pencapaian Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sebagai informasi, 19,5 juta orang bekerja pada industri ini, termasuk 2,6 juta petani kecil (smallholders farmer).
Upaya diplomasi yang dilakukan secara bersama tersebut merupakan tindak lanjut dari pernyataan keberatan bersama yang disampaikan oleh Presiden Indonesia dan Perdana Menteri (PM) Malaysia serta Ketua DPR RI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
