Gapki Targetkan Produktivitas CPO Jadi 6,9 Ton Per Hektare Per Tahun

Target tersebut harus bisa direalisasikan untuk mengefisienkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan karena efisiensi biaya produksi adalah ancaman serius yang dihadapi oleh pelaku usaha.
Pandu Gumilar | 12 April 2019 09:01 WIB
Petani memindahkan kelapa sawit hasil panen ke atas truk di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018). - JIBI/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA—Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menargetkan bisa menaikkan produktivitas crude palm oil (CPO) sampai 6,9 ton/ha/tahun dalam 10 tahun kedepan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono mengatakan target tersebut harus bisa direalisasikan untuk mengefisienkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Menurutnya, efisiensi biaya produksi adalah ancaman serius yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Joko menegaskan dalam 10 tahun ke depan, biaya produksi akan naik sampai dua kali lipat. Pasalnya, untuk biaya operasional karyawan harus naik 10% tiap tahun sesuai ketentuan pemerintah. Sementara untuk harga jual minyak sawit kerap fluktuatif.

“Perusahaan juga susah bukan hanya petani karena memang yang kita hadapi lenaikan biaya produksi. Biaya produksi itu naik 10% per tahun pasti. Jadi kalau 10 tahun biayanya naik dua kali lipat. Provita naik? Harga naik? Tidak. Ini ancaman serius,” katanya dalam Seminar Agrina Agribisnis Outlook 2019, Kamis (11/4/2019).

Joko berpendapat untuk bisa mempertahankan keuntungan, maka cara satu-satunya adalah meningkatkan produktivitas. Pasalnya dengan harga jual saat ini Rp7.000/kg CPO, bila dalam sedekade mendatang produktivitas tetap 4 ton/ha/tahun, perseroan bisa dipastikan merugi.

“Apalagi kalau produktivitas dibawah itu akan susah lagi. Kita harus bisa mengatur efisiensi,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Gapki, biaya produksi perusahaan Malaysia masih lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan Tanah Air. Paling rendah bisa mencapai US$329/ton CPO dengan biaya tertinggi US$386/ton. Sementara perusahaan Indonesia masih dikisaran US$444/ton - US$577/ton.

Menurutnya, pemerintah sudah menyadari problem fundamental tersebut sehingga menargetkan peremajaan kebun sawit rakyat (PSR). Meskipun belum banyak realisasinya, tapi sudah ada arah untuk maju ke depan. Maka itu, lanjutnya, perusahan baik kecil atau besar harus fokus pada intensifikasi lahan.

“Tingkatkan produktivitas, mengatur biaya sulaya efisen sehingga bisa bertahan di tengah ketidakjelasan harga. Kontrol untuk meningkatkan produktivitas adanya di stakeholders. Pemerintah sudah berkomitmen dengan produktivitas petani,” katanya.

Joko menambahkan biaya produksi mungkin bisa dikendalikan tapi tidak mungkin bisa diturunkan bila tidak ada perbaikan.

Menurutnya, bukan hal yang mustahil untuk perseroan melakukan perbaikan on farm. Misalnya dengan melakukan peremajaan minimal 5% dari luas areal kebun, memberikan pupuk yang baik dan intensifikasi lainnya. Dengan begitu target menaikkan produktivitas sampai 6,9 ton/ha/tahun bisa tercapai.

Direktur Eksekutif Gapki Moekti Sardjono menambahkan sudah ada tersedia bibit yang bisa mengakomodir produktivitas CPO sampai 7 ton/ha/tahun. Jadi seharusnya tidak ada masalah untuk peningkatan produktivitas kebun swasta.

Akan tetapi, yang menjadi perhatian Moekti adalah peningkatan produktivitas kebun rakyat. Pasalnya rata-rata produktivitas masih berkisar antara 2 ton/ha/tahun - 3 tom/ha/tahun. Seandainya saja bisa ditingkatkan minimal 4 ton/ha/tahun bisa menjadi tambahan produksi yang signifikan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menilai untuk mencapai produktivitas 6,9 ton/ha/tahun bagi kebun swasta tidak akan sulit. Pasalnya, perusahan sawit raksasa bahkan sudah melewati target tersebut.

“Kalau 10 tahun kedepan itu bisa dapat untuk swasta tapi kalau sawit rakyat itu berat. Swasta sudah bagus tinggal perbaikan kultur teknis seperti cara panen dan pupuk yang bagus,” katanya.

Menurutnya dalam sedekade ke depan produksi nasional CPO masih akan tergantung oleh sektor swasta dan BUMN sebesar 65% sedangkan rakyat 35%. Akan tetapi, yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah kebun rakyat agar bisa meningkatkan produktivitas.

“Peremajaan kebun rakyat harus secepatnya jangan hanya perbaikan bibit tapi juga kultur teknis,” pungkasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
cpo, sawit

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top