Bisnis.com, MANGUPURA – Indonesia berharap dapat belajar dari Australia mengenai pengaturan pengoperasian drone seiring dengan perkembangan pesawat nirawak itu di Indonesia.
Keinginan itu disampaikan dalam Indonesia-Australia Transport Safety Forum 2019 di Bali, Kamis (28/3/2019).
Menurut Sekjen Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, drone merupakan teknologi aviasi yang melahirkan tantangan sekaligus peluang yang muncul belakangan ini. Bagaimanapun, drone menimbulkan tantangan bagi keamanan global.
“Indonesia mengundang Australia untuk bicara soal ini,” katanya.
Otoritas Keselamatan Penerbangan Sipil Australia (CASA) pada Agustus 2017 menerbitkan draf aturan pengoperasian drone atau remotely piloted aircraft system (RPAS).
Deputy Secretary of the Department of Infrastructure and Regional Development Australia Pip Spence menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi otoritas saat menggodok aturan.
Pertama, bagaimana mengimplementasikan kerangka regulasi keselamatan penerbangan yang efektif yang membantu mengintegrasikan RPAS ke dalam sistem secara aman dan efisien.
Kedua, integrasi RPAS yang memungkinkan fleksibilitas inovasi dalam industri RPAS.
Draf itu mengatur registrasi dan akreditasi drone untuk keperluan hobi (rekreasional) di atas 250 gram atau semua drone yang dioperasikan secara komersial.
Sebanyak 4.236 respons muncul selama masa konsultasi yang memang dimaksudkan untuk membuat setiap orang mengetahui aturan, membidik informasi keselamatan, dan memudahkan identifikasi pelanggaran aturan.
Hingga kini CASA telah menerbitkan 10.999 lisensi pilot jarak jauh dan 1.504 sertifikat operator jarak jauh. Otoritas terus melihat pertumbuhan dari tahun ke tahun.
"Sulit memprediksi ke mana angka ini menuju, dan di mana kami akan mencapai titik jenuh untuk apa yang bisa dipertahankan pasar, tetapi jika kami melihat lisensi, pada 2023 berdasarkan tren saat ini, kami dapat melihat total lisensi 24.000 pilot jarak jauh di Australia," papar Spence.
Di Negeri Kanguru, drone menawarkan potensi sangat besar untuk kepentingan ekonomi, masyarakat, area perdesaan, dan bantuan bencana. Dengan drone, petani bisa mengawasi lahan pertaniannya, memantau panenan, sehingga efisien tenaga kerja, uang, dan waktu.
CASA sedang mempertimbangkan beberapa program pada masa depan, seperti otomasi perizinan, aplikasi ponsel pintar baru, penggunaan asisten virtual, bekerja sama dengan produsen geofencing, promosi dan edukasi keselamatan.
Menanggapi paparan otoritas Australia, Djoko mengatakan negeri tetangga itu jauh lebih maju dalam meregulasi pengoperasian drone. Indonesia, kata dia, akan memetik pelajaran penerapan aturan di Negeri Kanguru untuk selanjutnya diterapkan di dalam negeri.
"Saya sempat berdiskusi dengan Pak Soerjanto [Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono], kalau nanti [diterapkan] di Indonesia, salah satu pengaturannya [menyangkut] rute-rutenya. Itu kan salah satu yang penting. Tidak sebebas-bebasnya kan?" kata Djoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
