Bisnis.com, JAKARTA – China menurunkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan mengumumkan pemotongan pajak besar-besaran, menyusul upaya pemerintah menekan perlambatan di tengah pergulatan dengan warisan utang dan kebuntuan perdagangan dengan AS.
Seperti dilansir Bloomberg, target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang dirilis Selasa pagi dalam laporan kerja tahunan Premier Li Keqiang kepada Kongres Rakyat Nasional ditetapkan pada kisaran 6% hingga 6,5% untuk tahun 2019.
Batas bawah dari target PDB akan menjadi laju pertumbuhan ekonomi yang paling lambat dalam hampir tiga dekade terakhir, yang menjadi konsekuensi dari perlambatan China karena pembuat kebijakan memprioritaskan pengekangan dalam risiko utang, memperbaiki lingkungan dan mengurangi kemiskinan.
Ekonom yang disurvei oleh Bloomberg memperkirakan pertumbuhan melambat menjadi 6,2% tahun ini dibandingkan 6,6% pada 2018, sebelum menurun lebih lanjut pada tahun 2020 dan 2021.
Laporan tersebut berjanji untuk menjaga rasio leverage China “di level stabil" pada 2019. Para pembuat kebijakan berusaha kembali memacu pinjaman ke sektor swasta sambil menghindari percepatan kenaikan utang, dengan total tumpukan utang sekarang mendekati 300 persen dari PDB.
Selain itu, pemerintah juga memotong batas atas pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 3 poin persentase, yang bertujuan memberi keuntungan bagi sektor manufaktur. Rencana itu dilaporkan oleh Bloomberg News pada hari Senin.
Morgan Stanley memperirakan, pemotongan 3 poin persentase PPN dapat memberikan dorongan senilai hingga 600 miliar yuan (US$90 miliar) atau 0,6% dari PDB.
Sementara itu, target defisit anggaran tahun 2019 ditetapkan sebesar 2,8% dari PDB, dibandingkan dengan target tahun lalu sebesar 2,6%. Target pertumbuhan yang lebih rendah, yang diiringi langkah-langkah stimulus yang ditargetkan lebih lanjut menggambarkan upaya pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan menandai pergeseran dari kebijakan tahun lalu.
Laporan tersebut menegaskan kembali bahwa kebijakan moneter akan tetap "bijaksana," sementara kebijakan fiskal akan lebih "proaktif, lebih kuat, dan lebih efektif."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
