Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian mendukung langkah Kementerian Keuangan untuk memaksimalkan aset Tuban Petro sebagai basis pengembangan industri petrokimia nasional.
Salah satu anak usaha Tuban Petro yang tepat untuk dikembangkan yakni Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Tuban Petro sendiri dimiliki sebagian besar sahamnya oleh Kemenkeu.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono menjelaskan, pengembangan TPPI secara optimal akan mampu mendorong industri turunan lain untuk semakin berkembang.
Pengembangan TPPI sebagai basis industri petrokimia nasional, juga dinilai akan mampu menekan defisit neraca perdagangan.
Menurut Sigit, dalam kurun 20 tahun terakhir, relatif tidak ada investasi besar-besaran di sektor industri petrokimia, yang mengakibatkan tingginya ketergantungan impor bahan baku petrokimia.
Dari 6 juta ton kebutuhan bahan baku petrokimia di dalam negeri, hanya mampu dipenuhi 2 juta ton. Sisanya harus impor, alhasil defisit transaksi berjalan sulit ditekan.
“Langkah pengembangan TubanPetro untuk mendukung ketahanan industri petrokimia nasional dengan memaksimalkan semua potensi anak usahanya, terutama PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, harus didukung oleh semua pihak. TPPI sedari awal memang dirancang sebagai komplek aromatik dan olefin yang terintegrasi,” ujar Sigit, dalam keterangan pers, Kamis (28/2/2018).
Sigit mengatakan bahwa kapasitas produksi di anak usaha TubanPetro, khususnya TPPI yang selama ini hanya difungsikan pengolah BBM, bisa ditingkatkan lagi. TPPI dapat difungsikan memproduksi benzene, toluene dan xylene (BTX), sebagai bahan baku industri kimia dasar, tekstil, industri cat, dan lain-lain.
Dengan mengoptimalkan kilang TPPI, produksi petrokimia bisa diperbesar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pengembangan Grup TubanPetro, selain bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga ekspor hasil produksinya, sehingga dapat meningkatkan cadangan devisa.
“Jadi, peran TubanPetro akan sangat besar mendukung industri petrokimia nasional, sekaligus membantu menekan defisit,” imbuh Sigit.
Menurutnya, pengembangan industri petrokimia juga harus terintegrasi. Jika pasokan untuk bahan baku petrokimia berjauhan, maka tidak efisien. Oleh karena itu, rencana pemerintah membangun kilang di Tuban yang juga berdekatan dengan TPPI, dinilai tepat. Kepastian pasokan bahan baku akan lebih terjamin.
“Kalau standalone, tidak terintegrasi, akan berat. TPPI merupakan produsen produk petrokimia aromatik yang terbesar di Indonesia. Namun sejak berhenti beroperasi, menyebabkan tingginya importasi produk petrokimia aromatik, terutama paraxylene,” ucap Sigit.
SUDAH TEPAT
Ekonom senior Faisal Basri mendukung langkah pemerintah melahirkan industri petrokimia terintegrasi dengan memaksimalkan aset Tuban Petro. Ia berharap, Indonesia segera memiliki komplek petrokimia terintegrasi seperti yang sudah dimiliki Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Faisal menilai, langkah pemerintah untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja TubanPetro termasuk anak perusahaanya seperti TPPI, sudah sangat tepat.
“Yang penting menyiapkan betul strategi industrinya, agar terintegrasi. Sehingga semua proses petrokimia dilakukan di satu tempat,” ujar Faisal.
Ia menganalogikan, dalam pohon industri, ayah industri itu adalah kimia dasar. Sang ibu menurutnya adalah petrokimia. Sayangnya, di Indonesia kedua-duanya masih lemah, akibatnya missing industri, tak punya produk turunan.
Faisal mengingatkan, industri petrokimia terintegrasi yang dibangun di negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, pada dasarnya dirancang untuk mendukung tujuan pasar mereka, yakni Indonesia. Karena itu, jika Indonesia tak segera memiliki industri petrokimia terintegrasi, hanya akan jadi pasar oleh negara-negara lain.
