Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menempuh pembiayaan kreatif guna menjaga kondisi jalan nasional tetap mantap seiring dengan keterbatasan anggaran.
Salah satu yang sedang dikerjakan yaitu kerja sama dengan badan usaha (KPBU) di empat proyek percontohan.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengatakan anggaran preservasi jalan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan karena panjang jalan nasional terus bertambah.
Dia menggambarkan, pada era 1998, panjang jalan nasional mencapai 18.000 kilometer dan bertambah menjadi 38.000 pada 2014.
"Sekarang jalan nasional kita 47.017 kilometer. Ini bertambah karena ada permintaan dari daerah untuk meningkatkan status jalan. Dibandingkan panjang jalan, anggaran Bina Marga relatif kecil," jelasnya di Jakarta, Kamis (21/2/2019).
Pada tahun ini, alokasi anggaran untuk preservasi jalan mencapai Rp18,5 triliun atau hampir separuh dari anggaran Ditjen Binar Marga.
Baca Juga
Dengan alokasi sebesar itu, rata-rata anggaran preservasi jalan per kilometermencapai Rp393,47 juta.
Sugiyartano menerangkan, pihaknya menyiapkan empat proyek dengan skema KPBU dengan anggaran Rp5,1 triliun. Kelima proyek itu berlokasi di Sumatra, Jawa, dan Papua. Lewat skema kerja sama, investasi untuk perawatan jalan akan berasal dari badan usaha terlebih dahulu.
Investasi badan usaha akan dikembalikan lewat skema ketersediaan layanan atau availibilty payment selama kontrak berlangsung. Pembayaran baru akan dilakukan bila badan usaha memenuhi tingkat layanan yang telah disepakati.
Bisnis.com mencatat, preservasi jalan nasional jalur lintas timur Sumatra (Jalintim) di Sumatra Selatan menjadi proyek dengan progres paling maju. Sebanyak enam peserta lelang dinyatakan lulus prakualifikasi dengan perkiraan kontrak senilai Rp1,34 triliun.
Menurut Sugiyartanto, pihaknya juga menyiapkan dokumen lelang untuk tiga proyek preservasi lainnya, yaitu Jalintim Sumatra di Provinsi Riau, Jalan Trans Papua, dan preservasi jembatan di lintas utama Jawa.