Bisnis.com, JAKARTA—Belanja negara sepanjang Januari 2019 tercatat senilai Rp153,8 triliun. Realisasi belanja setara dengan 6,3% alokasi belanja di dalam APBN 2019 senilai Rp2461,1 triliun.
Dari nilai tersebut, belanja pemerintah pusat terealisasi senilai Rp76,1 triliun atau mencapai 4,7% total anggaran belanja Rp1634,3 triliun.
Bila dibanding tahun sebelumnya, realisasi belanja pemerintah pusat yang terealisasi sepanjang Januari 2018 senilai Rp64,6 trilun atau sekitar 4,4% dari yang dianggarkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi belanja pemerintah pusat semakin membaik dengan adanya peningkatan kualitas eksekusi anggaran yang dilakukan kementerian/lembaga.
Dirinya mengungkapkan hal tersebut juga tergambar dari alokasi belanja modal di berbagai kementerian/lembaga yang sudah terikat kontrak sejak awal tahun.
Dari total alokasi belanja modal senilai Rp189,34 triliun, belanja modal senilai Rp32,13 triliun atau sebanyak 16,97% di antaranya sudah terikat kontrak.
"Itu angka realisasi belanja modal di akhir Januari. Sampai pertengahan Februari, terus ada kenaikan yang sangat signifikan, dari 16% sekarang sudah 40% belanja modal yang sudah dilakukan kontrak. Dengan demikian, kami berharap eksekusi anggaran di tahun ini semakin baik," ujarnya di Jakarta (20/2/2019).
Transfer daerah di sepanjang periode yang sama tercatat senilai Rp77,4 triliun, atau sekitar 4,7% dari pagu anggaran Rp756,8 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara dari penyaluran dana desa baru mencapai Rp300 miliar dari total alokasi senilai Rp70 triliun di dalam APBN 2019.
Sri Mulyani mengungkapkan kualitas pengelolaan anggaran kementerian lembaga secara umum menunjukkan perbaikan di sepanjang 2018. Perbaikan kualitas itu ditunjukkan dengan adanya peningkatan rasio kepatuhan pelaporan data kontrak dalam pelaksanaan anggaran, penurunan angka pengajuan revisi DIPA, dan sebaran realisasi belanja yang tidak bertumpuk di ujung tahun.
"Review untuk mendeteksi adanya inefisiensi, duplikasi, atau pengulangan dalam pelaksanaan anggaran belanja kementerian lembaga sudah kami lakukan untuk mengukur apakah alokasi belanja kementerian/lembaga yang dianggarkan mencapai output sesuai rencana. Ke depan, hal yang sama juga kami lakukan untuk anggaran transfer daerah," ujarnya.
