Bisnis.com, JAKARTA — Setelah mengakuisisi 51% saham PT Pertamina Gas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. akan fokus pada percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga dan pengembangan infrastruktur gas di Tanah Air.
Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh PGN dan Pertagas pasca akuisisi tersebut.
“Awal 2019 ini PGN dan Pertagas sudah resmi menjadi satu. Kami sudah resmi mengambil 51% saham Pertagas sehingga secara legal maupun komersial kami sudah berintegrasi dengan Pertagas. Kami akan fokus bagaimana mengembangkan bisnis gas di Indonesia dan mempercepat pembangunan saluran gas,” kata Gigih, Sabtu (16/2).
Selain itu, imbuhnya, pihaknya juga akan memfokuskan pada transmisi ritel dan utilisasi gas, LNG dan infrastruktur LNG.
“Kami juga sedang integrasi RKAP dan RJPP sehingga kedepan kami benar-benar jadi satu. Ini disiapkan untuk rencana bisnis 5 tahun kedepan.”
Nantinya, target-target tersebut akan dibagi berdasarkan keahlian dari masing-masing pihak. Sebagai contoh, kata Gigih, Pertagas akan fokus pada bidang transmisi dan PGN akan fokus pada pengembangan distribusi dan pasar.
“Konsep dari pada pembagian bisnisnya sudah disusun, pembagiannya berdasarkan expertise masing-masing. Misalnya, pertagas saat ini kan kemampuan utamanya dibidang transmisi, sedangkan PGN sekarang lebih fokus ke pengembangan distribusi dan pasar. Ini difokuskan begini, tapi gak menutup kemungkinan ada pembagian bisnis secara regional.”
Untuk diketahui, belum lama ini PGN dan Pertagas meluncurkan brand association yang dinamakan The Gas.
Gigih mengatakan nantinya The Gas merupakan satu-satunya pengelola gas bumi di Indonesia. “The Gas merupakan representasi sinergi PGN dan Pertagas dalam Sub Holding Gas yang menjadi pengelola satu-satunya gas bumi di tanah air,” kata Gigih.
Dengan keberadaan PGN sebagai Sub Holding Gas, penguatan industri gas nasional akan terealisasi. Terutama, pengelolaan infrastruktur gas dalam rantai distribusi dan transmisi, mayoritas dimiliki oleh Sub Halding Gas. Dengan begitu, ongkos operasional bisa ditekan, serta menghapus kebijakan maupun strategi tumpang tindih antar anak usaha milik negara.
