Bisnis.com, JAKARTA--- Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri untuk mengkalkulasi komponen avtur yang dinilai berkontribusi cukup besar dalam peningkatan harga tiket pesawat belakangan ini.
Presiden mengatakan pemerintah telah menggelar rapat membahas isu ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Rapat dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Kaya Sumadi.
"Tadi kita rapatkan. Saya sudah perintahkan untuk dihitung, mana yang belum efisien, mana yang bisa diefisienkan, nanti akan segera diambil keputusan," kata Kepala Negara di Istana Negara, Jakarta, seusai melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Setelah membuat perhitungan, ujar Jokowi, para menteri akan melaporkan hasil perhitungan termasuk opsi-opsi yang ada. Presiden Jokowi belum menyampaikan kapan keputusan itu akan diambil.
Seperti diketahui, persoalan avtur menjadi sorotan sejumlah pihak, termasuk Presiden, karena mengakibatkan tingginya harga tiket pesawat belakangan ini.
Baca Juga
Avtur berkontribusi cukup besar terhadap biaya operasional pesawat. Penjualan avtur di Indonesia dikuasai oleh BUMN, PT Pertamina (Persero).
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani supaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur dihapus.
Menurut Rini, berdasarkan perhitungan, harga avtur di Indonesia dan negara lain seperti Singapura tidak berbeda jauh. Perbedaannya, menurut Rini, avtur di Indonesia dikenakan PPN sedangkan Singapura tidak.
"Kita lihat hitungannya sekarang, yang harus kita lihat hitungannya itu base-nya apa. Kita enggak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak. Di kita kena PPN, di mereka enggak kena," kata Rini.
