Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyoroti pembangunan proyek infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), salah satunya proyek kereta api ringan (Light Rail Transit (LRT) Palembang.
Pasalnya, pembangunan LRT Palembang dinilai merugikan negara lantaran tingginya biaya operasional, sementara pendapatannya minim.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengungkap biaya operasional LRT Palembang mencapai Rp10 miliar per bulannya. Tidak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp 1,1 miliar per bulan.
"Artinya ada minus lebih kurang Rp8,9 miliar yang harus disubsidi negara. Ini bukti kesalahan perencanaan pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur," kata Suhendra, sebagaimana pernyataan pers Media Center Prabowo-Sandi, Senin (11/02/2019).
Suhendra menjelaskan pembangunan LRT Palembang yang tidak terencana dengan baik, juga pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Palembang yang hanya berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa dinilai JK belum perlu LRT.
Fakta tersebut, semakin menguatkan kesan bahwa pembangunan infrastruktur hanya demi pencitraan.
Kini, pembangunan LRT Palembang menuai protes dari rakyat setempat. Bahkan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan beserta Pemerintah Kota Palembang menolak menanggung minus beban operasional LRT yang mencapai Rp8,9 miliar per bulan.
"Beberapa waktu lalu Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyatakan dengan tegas menolak menanggung minus operasional LRT Palembang. LRT bukanlah aset milik daerah melainkan aset milik negara, sehingga sudah seharusnya seluruh biaya baik operasional maupun pemeliharaan dan lainnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Jangan ketika rugi, dilempar ke pemerintah daerah yang disuruh bayar," kata Mantan Staf Khusus Menteri PUPR ini.
Baca Juga
Menurut Suhendra, daripada hamburkan uang rakyat untuk subsidi operasional LRT Palembang, pemerintah sudah seharusnya mendorong agar anggaran negara digunakan untuk bangun infrastruktur dasar yang langsung bisa dirasakan masyarakat.
"Dari awal proyek LRT Palembang ini dilaksanakan, saya dalam posisi yang mempertanyakan kelayakan bisnisnya. Dan ternyata kekhawatiran saya tersebut terjawab saat ini. Alangkah idealnya dana untuk menutupi kerugian operasional LRT Palembang digunakan untuk membangun perumahan murah, jaringan air minum/ air bersih, bangun puskesmas, atau bangun gedung-gedung sekolah yang sudah rusak. Jadi jelas, uang pajak rakyat kembali ke rakyat," tegasnya.
Saat melakukan uji coba LRT Palembang pada 13 Juli 2018, Presiden Jokowi LRT Palembang lebih baik dari negara-negara maju di Eropa.
"Rasanya lebih dari yang kita lihat di negara-negara maju di Eropa, Amerika," katanya usai melakukan uji coba LRT di Palembang, Jumat (13/7/2018).
Presiden mengaku dirinya sangat senang dengan LRT ini. Dia menuturkan seluruh konstruksi, hampir 95%, dikerjakan dengan bahan lokal.
"Local containnya 95%. Keretanya kurang lebih 40% dikerjakan oleh INKA dan gerbong, 100% lokal. Hanya mesin yang berasal dari Bombardier, Jerman," ucap Presiden.
Meskipun hampir seluruh konstruksinya menggunakan produk lokal, Presiden merasa LRT ini lebih baik dari yang ada di negara maju di Eropa. Hal ini pun menurut Presiden membuktikan bahwa karya anak bangsa tidak kalah dengan bangsa lain.
"Ya ini sudah jalan. Ini sudah membuktikan kereta ringan LRT ini memang, saya kira lebih dari 90% memang dibuat putra-putra terbaik Indonesia, baik konstruksi dan kereta," kata dia.
LRT Palembang memiliki konstruksi sepanjang 22,3 km. Di sepanjang jalur terdapat 13 stasiun untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. (Dinda Wulandari)
