Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Integrasi Transportasi Jabodetabek: Wapres JK Targetkan Pembangunan Infrastruktur Tuntas 10 Tahun

Wakil Presiden Jusuf Kalla mematok target kepada seluruh pemangku kepentingan di kawasan Jabodetabek untuk segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi publik. 
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 28 Januari 2019  |  15:11 WIB
Bus Transjakarta terparkir saat uji coba di jalan layang non-tol (JLNT) bus Transjakarta koridor XIII Ciledug-Tendean di Halte CSW, Jakarta, Senin (15/5). - Antara/Rivan Awal Lingga
Bus Transjakarta terparkir saat uji coba di jalan layang non-tol (JLNT) bus Transjakarta koridor XIII Ciledug-Tendean di Halte CSW, Jakarta, Senin (15/5). - Antara/Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mematok target kepada seluruh pemangku kepentingan di kawasan Jabodetabek untuk segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi publik. 

"Iya, harus begitu pembangunan keseluruhan. Targetnya harus selesai 10 tahun," katanya seusai Rapat Koordinasi Transportasi Jabodetabek di Istana Wapres, Senin (28/1/2019). 

Dia mengatakan ada beberapa sumber anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur transportasi, misalnya APBN, APBD, ataupun dalam bentuk investasi yang digelontorkan oleh pihak swasta. 

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di kawasan Jabodetabek menelah dana hingga Rp600 triliun. Dana tersebut dibutuhkan untuk periode pembangunan hingga 10 tahun ke depan. Pembangunan atau perbaikan tersebut diperlukan agar apara pengguna kendaraan pribadi mau beralih naik kendaraan umum.

Apalagi, dia mendapat data bahwa penumpang jumlah kendaraan umum di Jabodetabek turun dari 49% menjadi 19% saja. Padahal waktu itu orang masih mungkin bergantungan di bus-bus yang tua yang beroperasi dari kota-kota satelit menuju Ibu Kota. 

"Sekarang semua [penumpang angkutan umum] turun, karena begitu banyaknya mobil pribadi. Jalan-jalan dan jembatan makin baik, [harga] mobil pribadi makin murah maka orang cenderung memakai mobil pribadi. sekarang kita musti balik kembali, lebih banyak yang memakai angkutan umum. Namun, harus dalam kualitas yang lebih baik," imbuhnya. 

Dia menuturkan pemerintah tidak memaksa penduduk untuk memarkir kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Karena itu, salah satu cara yakni dengan menyediakan moda transportasi yang nyaman dan berkualitas dan menerapkan kebijakan pendukung. 

"Ada juga cara misalnya biaya parkir dimahalkan. Nanti  ada ERP [electronic road pricing] juga," ucap JK.

Sebelumnya, JK memimpin rapat koordinasi perdana yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakli Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum, Wali Kota Tengerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. 

Sebelum rapat, JK didampingi beberapa menteri dan Gubernur DKI Jakarta melakukan Peninjauan Titik Kemacetan Lalu Lintas se-Jabodetabek melalui udara menggunakan helikopter. Kegiatan itu dilakukan untuk melihat titik-titik kemacetan yang ada di kawasan Jabodetabek.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

transportasi jusuf kalla Integrasi transportasi Jabodetabek
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top