Bisnis.com, JAKARTA – Tahun ini sektor properti diperkirakan bisa kembali bertumbuh. Untuk mendukung optimisme pengembang, pemerintah terus melakukan upaya guna memacu semangat pertumbuhan, salah satunya dengan berfokus meratakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor properti.
Kepala Subbidang Investasi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Roni Parasian mengatakan bahwa tahun ini pemerintah akan memacu ketersediaan rumah untuk memenuhi defisit rumah yang masih ada.
“Peran APBN dalam pemerataan sektor properti terlihat ketika pemerintah melihat ada backlog, tentunya pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan rumah, dan kalau sudah melihat ada kebutuhan tentunya kita harus bangun,” katanya di Jakarta, pekan lalu.
Untuk ketersediaan rumah, kata Roni, akan dipacu melalui program Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), misalnya dengan membangun perumahan khusus untuk komunitas. Adapun, pemerintah juga terus mengusahakan agar harga rumah terjangkau untuk masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR).
“Ada beberapa program pemerintah untuk fasilitas bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya yang sudah bergerak sejak 2010, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan [FLPP] itu kita lanjutkan. Kemudian dengan melalui subsidi selisih bunga (SBS). Kemudian, bantuan uang muka, dan memberikan penjaminan, termasuk kebijakan pemerintah untuk menurunkan pajak,” imbuhnya.
Target FLPP tahun ini naik dari 2018 dari Rp2,18 triliun menjadi Rp5,2 triliun. Selanjutnya, untuk bantuan uang muka target anggarannya tahun ini akan mencapai Rp984 miliar. Kemudian, target untuk SBS menjadi Rp3,45 triliun.
Baca Juga
“Dari FLPP dapat bantuan juga dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp800 miliar, nanti akan mendukung juga dan akan lebih banyak dialokasikan kepada masyarakat untuk membeli rumah,” imbuhnya.
Selain skema pembiayaan yang sudah ada, pada 2018 pemerintah juga sudah mengalokasikan dana untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kata Roni, Tapera segera bergerak pada 2019, dan sifat programnya akan menjadi perbaikan dari program yang sduah ada.
“Misalnya dari evaluasi yang ada dari Bank Dunia menyebutkan ada dana yang digulirakan tidak tepat sasaran, nah akan diperbaiki di program ini [Tapera],” imbuh Roni.
Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara sebelumnya menyebutkan bahwa tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 171.800 rumah untuk dibangun menggunakan dana BP Tapera dengan akumulasi dana hingga Rp20 triliun.
Untuk tahap awal peluncurannya BP Tapera akan difokuskan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri atas Aparat Sipil Negara (ASN), TNI, dan Pori.
“Tahap awal baru PNS, begitu diundangkan, ASN dan Polri sudah wajib, sedangkan untuk swasta kalau sudah tujuh tahun baru diwajibkan,” tambahnya.
Hingga saat ini BP Tapera sudah menghimpun dana mencapai Rp10,2 triliun hingga akhir 2018. Adapun, ekspektasi dana untuk tahun kedua ini diharapkan dapat mencapai Rp27 triliun.
Dari 171.800 rumah yang ditargetkan dibangun menggunakan dana BP Tapera, sekitar 74.000 akan dialokasikan ke KPR, 37.000 untuk pembangunan rumah baru, dan 59.000 untuk perbaikan rumah dengan asumsi komisionernya sudah terbentuk.
Dengan adanya skema-skema baru untuk membantu pembiayaan perumahan rakyat diharapkan ke depan bisa lebih mempermudah pencari hunian, khususnya rakyat berpenghasilan rendah.
