Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah yang memutuskan pembangunan Bandara Bali Utara menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
President Commissioner BIBU Iwan Erwanto mengatakan sudah menginisiasi pembangunan bandara, yang direncanakan terletak di Kecamatan Kubutambahan, tersebut sejak 4 tahun yang lalu. Perusahaan tersebut menggandeng Airport Kinesis Consulting sebagai investor utama pembangunan tersebut.
"Kalau polanya menjadi KPBU, lalu kami dikemanakan. Pola itu menjadikan pembangunan bandara tersebut terbuka bagi semua pihak," kata Iwan, Kamis (3/1/2019).
Dia mempertanyakan sikap pemerintah yang cenderung tidak adil. Padahal, pembangunan bandara serupa, yang murni didanai oleh swasta, juga sedang berjalan di Kediri (PT Gudang Garam Tbk.) dan Bintan (Salim Group).
Dia akan melakukan sikap, yang belum bisa diungkapkan kepada publik, agar pemerintah bersedia mengembalikan pembangunan bandara pada konsep awal, yakni murni hanya dari swasta.
BIBU juga tidak akan mengikuti proses tender KPBU apabila pemerintah bersikeras untuk menerapkannya. Adapun, nilai investasi yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp30 triliun. "Kami akan audiensi dengan Presiden dalam waktu dekat untuk mempertayakan keputusan tersebut," ujarnya.
Dalam rencana pembangunan BIBU, bandara tersebut sanggup menampung 32 juta penumpang per tahun dengan luas terminal mencapai 230.000 m². Adapun, panjang landasan pacu (runway) mencapai 4.100 m.
