Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor panas bumi sampai dengan kuartal III/2018 telah mencapai Rp1,14 triliun. Jumlah tersebut melampaui target atau 163% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2018, yakni Rp700 miliar.
Perolehan PNBP tersebut bersumber dari empat jenis penerimaan, yakni setoran bagian pemerintah, iuran tetap eksplorasi, iuran tetap produksi, dan iuran produksi/royalti.
Komposisi penerimaan utamanya ditopang dari wilayah kerja panas bumi (WKP) eksisting yang mencapai Rp1.117 miliar atau sebesar 97,26% dari total penerimaan. Sedangkan sisanya sebesar 2,4% atau mencapai Rp27 miliar dari WKP izin panas bumi (IPB).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, tingginya capaian PNBP tersebut disebabkan adanya penundaan pengeobaran sejumlah WKP yang kemudian membuat setoran bagian pemerintah yang diterima menjadi lebih besar. Selain itu, juga karena dipengaruhi oleh rendahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
"PNBP tinggi karena kurs tinggi. Lalu ada penundaan di Wayang Windu jadi triwulan empat. Kalau itu tidak melakukan belanja (investasi) artinya setoran pemerintah nambah jadi besar," ujar Rida, akhir pekan lalu.
Terdapat penundaan pengeboran tiga sumur di area WKP Wayang Windu yang dioperatori oleh Star Energy sehingga mengurangi biaya operational expenditure (OPEX) sekitar U$30 juta.
"Sampai akhir tahun mudah-mudahan PNBP makin nambah. Walaupun kecil tapi ada kontribusi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
