Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) meminta penyedia logistik milik negara jangan mengambil ladang bisnis swasta mengingat masih ada BUMN yang ikut-ikutan jadi penyedia jasa logistik.
Ketua Harian DPP ALI Mahendra Rianto mengatakan pemerintah seharusnya berpihak kepada swasta dan tidak ikut berkecimpung dalam ranah milik swasta.
"Kalau untuk industri infrastruktur yang berkaitan dengan strategis negara silakan saja pakai BUMN," kata Mahendra kepada Bisnis.
Mahendra mengatakan jangan sampai BUMN turun ke dalam industri yang sudah matang dikuasai oleh swasta lantaran penyedia logistik swasta berhak hidup, tumbuh, dan berkembang. BUMN seharusnya bermain di ranah yang berkaitan dengan negara.
"Jadi, jangan semua kegiatan ekonomi ini diambil oleh BUMN. Silakan saja [bisa ikut], tapi bermain di infrastruktur yang strategis dan memang itu harus dikuasai oleh BUMN," katanya.
Mahendra juga menyoroti peran jasa penyedia logistik asing yang masih bisa menangani barang-barang investasi dalam kegiatan ekspor impor. Padahal, itu seharusnya bisa ditangani langsung oleh BUMN. Pemerintah pun diminta jangan menyerahkannya kepada asing.
Dia menuturkan sekarang ini masih banyak yang belum bisa diambil oleh swasta atau BUMN karena masih dikuasai asing. Padahal, keduanya bisa berkolaborasi dalam hal tersebut.
Mahendra mencontohkan ketika pemerintah membeli generator untuk PLN dari China, seharusnya penyedia jasa logistik Indonesia baik swasta atau BUMN yang mengambil langsung dari pabriknya di China.
Jangan sampai hal tersebut malah ditangani langsung oleh penyedia logistik asing yang sudah ada di Indonesia. Hal itu juga berlaku ketika saat impor sesuatu dari Jepang ataupun negara Eropa.
"Mereka [penyedia logistik asing] juga yang bawa sampai ke pelabuhan di sini. Baru yang susah-susah atau yang tidak ada profitnya diserahkan ke kita," paparnya.
