Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek PP 55/2018 terkait pengembangan angkutan barang berbasis rel. Hal itu menyusul rencana untuk mengintegrasikan angkutan barang moda darat, truk, dengan kereta api barang.
CEO Lookman Djaja, Kyatmaja Lookman mengatakan wacana untuk mengintegrasikan angkutan barang moda darat, truk, dengan kereta api barang memang sudah sangat lama digaungkan namun tidak ada realisasi.
Dengan diterbitkannya RITJ tersebut, Kyatmaja membenarkan jika pemerintah memang perlu mengembangkan transportasi barang berbasis rel. Apalagi, hampir sebagian besar kondisi jalanan di Jabodetabekmengalami kemacetan akibat banyaknya angkutan barang yang melintas sehingga hal itu akan berdampak pada biaya logistik.
“Kereta itu gak bisa dibandingkan dengan truk, dia itu hub to hub sedangkan truk itu spoke to spoke. Kalau semua [barang] dikirim spoke to spoke kongestinya luar biasa, tidak efisien dan berbiaya tinggi,” kata Kyatmaja kepada Bisnis, Minggu (30/9).
Dalam hal ini dia mencontohkan, ongkos angkut barang di Korea dan Eropa 2-3 kali lebih mahal dibandingkan Indonesia namun biaya logistik cenderung lebih rendah daripada Indonesia.
“Kenapa di Korea biaya logistiknya 10 persenan eropa belanda 5% sedangkan kita 24 %? Ketika transportasi masal atau hub-hub logistik ini berkembang, jalan jadi lebih lancar, ongkos jadi lebih baik dan biaya logistik juga turun.”
Dia mengatakan bahwa agar biaya logistik menurun, pemerintah perlu melakukan simpul logistik agar terjadi konsolidasi muatan ke kendaraan yang lebih baik, baik truk besar, kapal maupun kereta api. Disisi lain, pemerintah juga perlu membentuk transport oriented development untuk angkutan barang.
“Terminal barang itu urgent sekali, baik terminal truk, kereta dan pelabuhan. Transport oriented development ini tidak hanya untuk orang tapi juga barang untuk meningkatkan konektivitas.”
Sementara itu, PT. Lookman Djaja sendiri akan menggandeng PT Kereta Api Logistik untuk membangun infrastruktur rel dan stasiun kereta barang yang akan terintegrasi kawasan logistik pergudangan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Namun Kyatmaja mengaku masih terkendala dalam hal proses perizinan di pemerintah kabupaten Bekasi. “Lama sekali prosesnya. Padahal secara tata ruang juga dimungkinkan[membangun kawasan pergudangan], hasil diskusi dengan Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR juga gitu.”
Padahal, imbuhnya, apa yang dilakukn oleh pihaknya bisa mewujudkan rencana untuk integrasi truk dan kereta api barang. “Sebenarnya apa yang kita lakukan membantu mewujudkan itu.”
