Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pertanian berusaha menggenjot investasi di sektor peternakan sapi perah demi membendung laju impor susu sejak industri tak lagi diwajibkan bermitra dengan peternak lokal.
Penghapusan kewajiban industri pengolahan susu (IPS) itu tercantum dalam Permentan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyediaan dan Pembelian Susu efektif berlaku.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, meskipun tak lagi diwajibkan, IPS diimbau untuk tetap menyerap susu produksi peternak lokal. Pihaknya berjanji akan menggenjot produksi SSDN demi memenuhi kebutuhan IPS.
“Target 2019 produksi susu sapi akan kami genjot,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (25/9).
Pada 2019 Kementerian pertanian menargetkan dapat menyerap investasi sekitar Rp3,56 triliun untuk menambah populasi sapi perah sebanyak 393.700 ekor.
Dengan begitu volume impor diharapkan bisa diturunkan sebanyak 168.121 ton dan menghemat devisa sampai Rp11,4 Triliun dan menyerap tenaga kerja 71.200 dan tenaga kerja tidak langsung 30.700 orang.
Saat ini terdapat 90 lebih perusahaan yang melakukan pengolahan susu. Total bahan yang digunakan mencapai kisaran 3,8 juta ton setara susu segar per tahun. Dari jumlah ini, sekitar 2,85 juta ton diperoleh dari impor.
Kepala Satuan Tugas Kemudahan Berusaha sekaligus Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro mengatakan ada beberapa investor yang akan masuk untuk menggelorakan industri susu dalam negeri.
“Salah satunya dari China dan dia sudah berjanji bermitra dengan peternak. Selain dari China, ada penjajakan investor dari Jepang. Dia masih melihat beberapa tempat dan mengecek untuk studi,” katanya.
Dia juga mengimbau dan mengupayakan agar IPS tetap mau bermitra dengan peternak. Menurutnya, dengan kurs dolar AS yang tinggi, sebaiknya IPS menggunakan susu dalam negeri.
“Kami juga akan meningkatkan kualitas susu dalam negeri. [Tetapi] Dengan kemitraan dan bimbingan dari industri agar kualitas susu dan pemeliharaan kandang itu akan signifikan meningkatkan kualitas para peternak ke depannya,” pungkasnya.
