Bisnis.com, JAKARTA - Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dipilih sebagai pilot project Kementerian Perhubungan untuk dikerjasamakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan masa konsesi 25 tahun.
Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan Nur Isnin Istiarto menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Perhubungan sedang mengkaji potensi pelaksanaan skema KPBU pada beberapa proyek bandar udara.
Menurutnya, Bandara Komodo dipilih menjadi pilot project dengan pertimbangan peranannya untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo.
"Disamping pertimbangan potensi daerah sekitarnya yang menawarkan keindahan panorama alam dan kearifan lokal khas Nusa Tenggara Timur," katanya saat membacakan sambutan Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Pramintohadi Sukarno, pada acara Market Sounding Proyek KPBU Bandar Udara Komodo, Selasa (25/9/2018).
Dalam isi sambutan yang dibacakan Nur Isnin, Pramintohadi mengharapkan melalui skema KPBU akan tercipta peluang transfer knowledge antara calon mitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pengelolaan bandar udara yang lebih efisien dan profitable.
Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti mengatakan skema KPBU dilakukan untuk mencari alternatif pendanaan, di samping meningkatkan pelayanan dan kapasitas agar menjadikan bandara tersebut bertaraf internasional.
Adapun selain Bandara Komodo, yang menjadi bagian pilot project KPBU lainnya adalah proyek kereta api Makassar—Parepare yang sudah masuk dalam tahap lelang, Kemudian Pelabuhan Baubau dan Pelabuhan Anggrek, proving ground (pengujian kelaikan jalan kendaraan bermotor) di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) serta Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad.