Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Industri Produk Kawat Baja Indonesia memproyeksi pertumbuhan industri baja tahun depan dapat mencapai 5%-10%, dengan syarat pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan di sektor baja.
Wakil Ketua Gabungan Industri Produk Kawat Baja Indonesia (Gipkabi) Sindu Prawira menyatakan perkiraan itu berkaca dari pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya yang berada di rentang serupa.
Proyeksi Gipkabi tersebut sama optimistisnya dengan target pemerintah untuk meningkatkan produksi baja hingga 17 juta ton.
Hal pertama yang digarisbawahi Sindu adalah mahalnya sumber energi untuk produksi baja. Diperlukan adanya kontrol harga sumber energi untuk menggenjot produksi baja dalam negeri.
"Padahal Presiden Jokowi sudah memerintahkan [harga sumber energi] untuk bisa turun. Ini kendala yang harus diselesaikan," tuturnya kepada Bisnis, Jumat (21/09/2018).
Poin kedua adalah lingkungan. Menurut Sindu, terdapat berbagai komponen produksi baja yang tergolong limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sehingga tak boleh digunakan pascaproduksi, meski sebenarnya komponen tersebut masih bisa didaur ulang.
"Baja itu kan bisa didaur ulang untuk menjadi bahan baku proses berikutnya. Ini yang menjadi unnecessary cost. Biaya tambahannya ada, sehingga pertumbuhannya tidak secepat yang diharapkan," terangnya.
Terakhir, pemerintah dinilai harus melakukan harmonisasi industri hulu dan hilir. Industri hulu perlu didukung untuk memproduksi komponen yang belum diproduksi di Indonesia.
"Jangan sampai industri ini belum mampu produksi, proteksi sudah diberikan. Industri hilirnya yang mati. Hulunya buka, hilirnya mati, percuma. Mereka produksi juga enggak ada yang beli nanti," tambah Sindu.
Gipkabi menegaskan target pemerintah dan proyeksinya dapat tercapai jika sinergi pemerintah dan pelaku industri baja dapat terbangun.
.jpg?w=300&h=221)
