Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman optimistis Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi besar untuk memaksimalkan lahan guna mendukung swasembada garam tahun 2020.
“Kami mendorong ekstensifikasi lahan garam untuk menuju swasembada garam tahun 2020. Untuk NTT ini sendiri kami dari Kemenko Maritim melihat ada potensi besar sebagai penghasil garam, sehingga mari kita maksimalkan pengelolaan garam di sini,” ujar Sekretaris Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Tito Setiawan dalam keterangan pers, Rabu (29/8/2018).
Tito yang juga Pelaksana Harian Asisten Deputi Koordinasi Bidang Mineral, Energi, dan Nonkonvensional Kemenko Mariti ini mengajak pemerintah pusat, kabupaten, provinsi serta perusahan-perusahaan melaporkan progres yang dicapai dan membahas apa saja kendala yang dihadapi untuk segera ditindaklanjuti.
“Seperti beberapa perusahaan mulai bergerak, tetapi lahan tidak signifikan, oleh karena itu, kami ke sini ingin mengetahui gambaran apa saja yang telah diselesaikan misal dari pengembang baik berupa izin dan permasalahan lainnya, sehingga dapat segera diselesaikan dan segera dilaporkan ke Pak Menko Maritim,” jelasnya.
Laporan-laporan tersebut nantinya akan dievaluasi sehingga akhir desember diharapkan program ekstensifikasi lahan garam tercapai dan sukses.
“Seperti salah satunya kemarin saya mengobrol dengan Bupati Nagakeo [Elias Djo] setelah penindaklanjutan progres, dia bilang penghasilan di sana meningkat. Anak-anak bisa bersekolah dengan baik, air juga sudah tidak terlalu menjadi masalah, dan sebagainya,” ungkapnya.
Selain itu, Tito menyebutkan kendala lahan yang tidak memadai masih dihadapi perusahaan.
“Beberapa perusahaan mulai bergerak tetapi lahan tidak signifikan. Oleh karena itu, kami ke sini ingin mengetahui gambaran apa saja yang telah diselesaikan misal dari pengembang baik berupa izin dan permasalahan lainnya, sehingga dapat segera diselesaikan dan segera dilaporkan ke Pak Menko Maritim,” jelasnya.
Dalam rapat ini, hadir beberapa Bupati yang menyampaikan progres dan kendala yang dihadapi dalam program ekstensifikasi lahan di daerahnya masing-masing dan harus segera ditindaklanjuti.
Terkait lahan, Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Raymundus Sau Fernandes menyampaikan bahwa potensi usaha garam di TTU lebih dari 1.000 hektare (ha). Namun, ada beberapa izin lahan yang masih bermasalah.
“Kami di TTU siap membantu dan memfasilitasi kepentingan pembangunan tingkat bawah tapi masalah izin lahan ini terlalu lama. Kami butuh eksen bukan sekadar diskusi. Pemerintah pusat, Kabupaten, Provinsi jangan ada yang menghambat perizinan, kami menunggu karena kewenangan ada di Pemerintah Pusat di Jakarta,” jelasnya.
Selain perizinan lahan, Bupati Nagakeo juga membahas mengenai permohonan izin HPL yang prosesnya sudah sampai di Kanwil ATR Provinsi NTT untuk diserahkan ke Pusat.
Menanggapi hal tersebut, Tito meminta agar berkas kelengkapan perizinan lahan segera disampaikan ke Kementerian ATR/BPN dengan tembusan ke Menko Kemaritiman untuk segera ditindaklanjuti.
