Bisnis.com, JAKARTA — Pakta Indonesia Australia Comprehensive Economcis Patnership (IA-CEPA) belum akan ditandatangani dalam waktu dekat, kendati Perdana Menteri Australia Scott John Morrison akan berkunjung ke Indonesia akhir bulan ini.
Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo.
Dia menegaskan, saat ini tim perundingan IA-CEPA dari kedua negara tengah mengintensifkan proses negosiasi. Dalam hal ini, pakta dagang tersebut tetap ditargetkan selesai dan ditandangani pada tahun ini.
“Namun, kita perlu membedakan antara penyelesaian negosiasi dan penandatanganan perjanjian. Saat ini, target terdekat yang ditempuh adalah secepatnya menyelesaikan negosiasi IA-CEPA,” katanya kepada Bisnis.com,, Selasa (28/8/2018).
Menurutnya, kedua negara telah menyepakati sebagian topik pembahasan, meskipun masih tersisa beberapa poin yang belum difinalisasi. Salah satunya adalah pelaksanaan pembebasan bea masuk sejumlah tarif pos. Dia pun menyebutkan penyelesaian teks perjanjian IA-CEPA telah berada di atas 85%.
Dengan demikian, kunjungan Morrison ke Indonesia pada 31 Agustus akan dimanfaatkan oleh tim perundingan dari kedua negara untuk menyampaikan hasil negosiasi IA-CEPA terbaru. Hasil itu akan menjadi salah topik perundingan antara Morrison dan Presiden Indonesia Joko Widodo.
Sekadar catatan, Morrison yang baru-baru ini menggantikan Malcolm Turnbull sebagai Perdana Menteri Australia, akan melawat ke Indonesia pada akhir Agustus ini. Dalam hal ini, sejumlah agenda pembicaraan akan dibawa oleh Morrison ketika bertemu Presiden Jokowi, termasuk pakta dagang IA –CEPA.
Adapun dalam keterangan resmi Kedutaan Besar Australia yang diterima Bisnis, Morrison menyatakan bahwa Indonesia adalah mitra penting bagi Negeri Kangguru. Untuk itu, dia ingin menjadikan pertemuan tersebut sebagai ajang untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keamanan kedua negara.
“Kolaborasi kita yang dekat dalam bidang ekonomi, keamanan dan strategis membuat kedua negara bertambah kukuh, aman dan makin sejahtera. Saya menanti n hubungan kemitraan bilateral kedua negara yang lebih erat,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri Shinta W. Kamdani menyatakan, salah satu fokus perjanjian yang sedang dikebut oleh kedua negara adalah kecepatan waktu penurunan tarif perdagangan.
Menurutnya, berdasarkan usulan pengusaha kedua negara, pelaksanaan pembebasan bea masuk produk jadi seperti alas kaki dan otomotif dapat lebih cepat dari pakta dagang ASEAN- Australia- Selandia Baru (AANZFTA), atau di bawah 10 tahun sejak pakta dagang ditandatangani.
“Supaya kedua negara dapat merasakan dampak yang lebih signifikan dari perjanjian dagang ini. Jangan sampai perjanjian dagang ini sekedar pakta dagang yang tak berimplikasi bagi kedua negara,” ujarnya.
