Bisnis.com, JAKARTA--Impor produk besi dan baja masih berada dalam tren peningkatan hingga Juli 2018.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (15/8/2018), pada bulan ketujuh tahun ini nilai impor besi dan baja tercatat US$996,2 juta atau naik 56,55% secara tahunan. Secara kumulatif, sepanjang periode Januari-Juli 2018 nilai impor produk tersebut US$5,67 miliar, naik 36,30% y-o-y.
Nilai impor besi dan baja menempati posisi ketiga terbesar untuk periode Januari--Juli 2018, di bawah produk mesin dan pesawat mekanik dan produk mesin dan peralatan listrik.
Ismail Mandry, Wakil Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA), mengatakan pihaknya terus menyuarakan agar pemerintah segera menerbitkan kebijakan yang bisa membatasi impor.
"Kami mengharapkan satu hal, untuk produk yang sudah bisa diproduksi dalam negeri, impor lebih baik distop. Impor haya untuk produk yang belum bisa diproduksi dalam negeri," ujarnya Rabu (15/8/2018).
Dia menilai kebijakan yang ada masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh segelintir pihak sehingga industri baja dalam negeri berada dalam tekanan. Salah satu kebijakan yang disoroti oleh asosiasi adalah Permendag 22/2018.
Para produsen baja menilai melalui kebijakan tersebut, impor dimudahkan karena ketentuan pertimbangan teknis dihapuskan. "Dengan permendag yang sudah berjalan sejak 1 Februari 2018 itu, industri baja semakin tertekan. Hingga saat ini tidak ada mekanisme yang benar," jelasnya.
Ismail pun menyatakan industri baja dalam negeri akan mendukung penuh program pemerintah untuk menghentikan impor baja yang sudah bisa diproduksi dalam negeri.
Apalagi, Presiden Joko Widodo telah mengintruksikan memperketat impor untuk menguatkan nilai tukar rupiah dan memperkecil defisit perdagangan.
Sebelumnya, Harjanto, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan IISIA sedang membangun database terkait kapasitas produksi dan kebutuhan baja dalam negeri sebagai salah satu upaya menekan banjir impor.
Database tersebut nantinya digunakan sebagai acuan bagi Kementerian Perdagangan dalam memberikan rekomendasi impor.
“Dari database ini pihak yang memberikan izin impor bisa melihat mana yang sudah diproduksi di dalam negeri dan bagaimana supply dan demand-nya. Jadi, kalau ada permintaan impor dan produknya sudah diproduksi dalam negeri akan ditolak,” ujarnya.
Banjirnya impor baja, terutama dari China, tidak hanya dinilai didorong oleh beleid tersebut, tetapi juga melalui praktek perdagangan unfair, yaitu melalui pelarian HS number.
Baja-baja karbon dari China masuk sebagai baja paduan yang dilapisi dengan materi lain, seperti boron dan chrome, sehingga mendapatkan bea masuk yang rendah.
Terkait masalah tersebut, Harjanto menyatakan pernah mengusulkan untuk menaikkan bea masuk baja paduan.
Namun, lanjutnya, penaikan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan karena akan berdampak pada industri hilir yang banyak menggunakan baja paduan sebagai bahan baku. Industri-industri tersebut antara lain otomotif dan elektronik.
“Industri hilir memang keberatan, tetapi menurut saya dengan fasilitas user specific duty free scheme (USDFS) yang merupakan kesepakatan bersama Jepang, mereka bisa menggunakan itu. Cara permanen supaya tidak ada pelarian HS number ya naikkan saja bea masuk,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
