Bisnis.com, JAKARTA – Penguatan harga minyak mengerek penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi pada semester I/2018.
Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa penerimaan ini tercermin dari pajak penghasilan (PPh) migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Pulihnya aktivitas perekonomian global turut membantu penguatan atas pertumbuhan komoditas sektor energi dan mineral di Tanah Air,” katanya, Kamis (26/7).
Dia memaparkan, penerimaan negara dari pos PPh migas semester I/2018 mencapai Rp30,06 triliun naik 9,13% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Realisasi penerimaan migas itu telah mencapai 78,84% dari target dalam APBN 2018 senilai Rp38,13 triliun.
Agung menuturkan, performa ini lebih ditopang oleh kenaikan harga minyak dunia yang pada gilirannya mengerek pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP). Rata-rata ICP pada semester I/2018 tercatat senilai US$66,6 per barel, jauh lebih tinggi dari realisasi periode yang sama tahun lalu senilai US$48,9 per barel.
Selanjutnya, realisasi penerimaan dari sumber daya alam (SDA) migas pada separuh tahun ini mencapai Rp58,75 triliun. Angka ini mencatatkan pertumbuhan 47,95% (year-on-year/yoy) atau sekitar 73,12% dari target dalam APBN 2018.
Selain migas, ada juga perbaikan penerimaan dari SDA nonmigas dari pertambangan mineral dan batu bara yang mencapai Rp16,35 triliun. Selain tumbuh 29,09% (yoy), angka tersebut mencapai 70,12% dari target yang ada dalam APBN 2018 senilai Rp23,32 triliun.
Performa ini turut didorong oleh kenaikan rata-rata harga batu bara acuan (HBA) periode Januari—Juni 2018 yang mencapai US$96,50 per ton. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan HBA periode yang sama tahun lalu senilai US$82,21 per ton.
Capaian sektor ESDM itu, papar Agung, telah berada di atas rata-rata sektor lainnya. Pihaknya juga optimistis target-target pada tahun ini akan tercapai. Dia mengklaim bahwa capaian ini menjadi bukti sektor ESDM memegang peran vital dalam keuangan negara.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi memaparkan bahwa penerimaan negara dari hulu migas pada semester I/2018 memang melesat di atas target meskipun produksi siap jual (lifting) migas tidak tercapai.
Kenaikan penerimaan negara itu diikuti dengan pengembalian biaya operasi (cost recovery). Pada semester I/2018, realisasi cost recovery US$5,2 miliar atau sekitar 51% dari target APBN 2018 sebesar US$10,1 miliar. Dengan capaian itu, proyeksi cost recovery pada akhir 2018 senilai US$11,3 miliar atau 112% dari target.
Amien mengungkapkan, kenaikan indikator ini lebih dikarenakan adanya biaya-biaya yang bisa dibebankan ke cost recovery sesuai dengan kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC).
“Ada PSC lama yang kalau harga minyak sekian, maka ada biaya-biaya yang belum boleh dibebankan ke cost recovery. Kalau harga minyak naik, sehingga harganya sekian, biaya-biaya ini boleh dibebankan ke cost recovery,” katanya.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro melihat performa penerimaan negara dari hulu migas pada semester I/2018 cukup positif. Namun, keberlanjutannya masih disangsikan karena faktor pendorongnya bukan dari lifting migas.
“Tentu akan jauh lebih positif lagi jika lifting juga tercapai sehingga penerimaan akan semakin besar. [Kalau seperti ini] keberlanjutannya relatif sulit dikontrol,” katanya.
Menurutnya, tidak ada satu pihak pun, bahkan negara, yang dapat mengendalikan harga minyak. Langkah satu-satunya memantau dari sisi produksi. Komaidi berpandangan bahwa memang tidak banyak yang bisa dilakukan.
“Menahan laju produksi dan mengoptimalkan produksi lapangan-lapangan yang baru. Dalam jangka pendek saya kira itu sudah bagus jika dapat dilakukan," imbuhnya.
