Bisnis.com, JAKARTA – Rencana aksi pelepasan saham atau share down aset hulu oleh PT Pertamina (Persero) seharusnya tidak didorong oleh terganggunya keuangan karena bisnis di sektor hilir.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai jika tujuan share down aset hulu hanya untuk mengompensasi kinerja di hilir akan menjadi keliru. Langkah ini seharusnya murni dilakukan untuk bisnis di hulu.
“Nanti kan kemudian satuan atau parameternya bagaimana mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya supaya bisa menutup kerugian yang di hilir. Ini keliru,” ujarnya, Selasa (24/7/2018).
Dia menengarai rencana share down aset hulu yang secara masif muncul karena dorongan dari sisi hilir. Padahal, kondisi sektor hilir perseroan saat ini lebih didorong oleh kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam perbaikan kebijakan subsidi bahan bakar minyak.
Pada dasarnya, langkah share down menjadi aksi korporasi yang wajar dalam bisnis migas. Namun, rencana ini menuai tanggapan dari banyak pihak karena masuk dalam rencana tindakan untuk mempertahankan dan menyelamatkan keuangan perseroan.
Hal ini tertuang dari Surat Menteri BUMN Rini Soemarno tertanggal 29 Juni 2018 kepada Direksi PT Pertamina (Persero). Dalam surat itu, ada rencana share down aset-aset hulu selektif (termasuk namun tidak terbatas padaparticipating interest, saham kepemilikan, dan bentuk lain).
Dalam surat itu, share down dilakukan dengan tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset-aset strategis dan mencari mitra kredibel dan diupayakan memperoleh nilai strategis lain, seperti akses ke aset hulu di negara lain.
Komaidi berpendapat bahwa mitra strategis menjadi kunci utama dalam aksi share down. Nilai strategis itu bukan hanya dari sisi uang, melainkan juga teknologi baru yang bisa memberikan nilai lebih pada pengembangan lapangan.
“Saya kira kemudian fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan Pertamina di masing-masing wilayah kerja yang akan di-share down-kan itu. Enggak semua harus diparameterkan dalam bentuk investasi berupa uang,” katanya.
Pri Agung Rakhmanto, Ketua I Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia pun berpandangan share down harus ditawarkan kepada calon mitra yang kredibel dan dapat melengkapi kekurangan yang dimiliki di internal Pertamina.
Terkait harga jual, menurutnya, tentu harus menguntungkan bagi perusahaan pelat merah itu maupun negara. Selain itu, prosedur dan mekanismenya pun harus sesuai good corporate governance.
Dia pun menekankan pada tujuan dari share down sebenarnya. Pri Agung mengaku hingga saat ini masih mempertanyakan terkait hal tersebut. Share down yang direncanakan awal dari rencana strategis tentu biasa, tapi jika hadir dalam tekanan keuangan menjadi berbeda.
“Dalam konteks pertamina sekarang ini, terus terang saya tidak bisa membedakan yang mana karena hal yang berkembang menurut saya simpang siur. Namun saya menyayangkan kalau hal itu harus dilakukan karena masalah inkonsistensi dalam hal kebijakan harga dan subsidi BBM,” jelasnya.
Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengatakan rencana share down sebetulnya bagian dari strategi jangka panjang. Dia pun mengaku langkah ini sebagai upaya mencari mitra strategis. Prosesnya pun tidak singkat.
“Dari zaman dulu udah kita bilang kan. Mau di kilang, hulu, itu kita lihat sebagai bukan butuh duit begitu. Makanya kan kita melihatnya strategic partner atau partner apapun lah yang punya pengetahuan, kapabilitas, teknologi, dan segala macam,” ungkap Arief.
