Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menegaskan kondisi keuangan dalam keadaan aman. Namun, peluang revisi target laba tahun ini tetap terbuka.
Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengatakan bahwa kondisi keuangan perseroan masih aman. Kendati demikian, pihaknya tidak menjabarkan secara detail arus kas Pertamina dengan alasan menunggu keputusan dari pemerintah terkait subsidi Solar.
“[Semester I] Insyaallah masih [laba]. Kita masih diskusi sama pemerintah, jadi belum bisa difinalisasi. Intinya, kami enggak bangkrut lah ya. Itu clear dulu. Saya rasa enggak mungkin lah,” ujarnya ketika ditemui di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (24/7/2018).
Kondisi keuangan saat ini, sambungnya, juga dipengaruhi oleh keputusan pemerintah yang berencana menaikkan nilai subsidi solar dari Rp500 per liter dalam APBN 2018, menjadi Rp2.000 per liter. Apalagi, jika kebijakan ini berlaku surut untuk semester I/2018.
Dia berharap peluang dari kenaikan subsidi itu bisa diterapkan juga dari awal tahun. Namun demikian, akuinya, hingga saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan selaku Otoritas Fiskal.
Menurutnya, penambahan nilai subsidi Solar itu jelas berpengaruh positif pada lini bisnis hilir Pertamina. Apalagi, ada realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga Juni 2018 mencapai US$66,55 per barel, jauh dari asumsi dalam APBN 2018 senilai US$48 per barel.
“Pokoknya pemerintah kan konsen lah masalah ini, makanya dibantu banyak. Kemarin, tagihan sebelum 2016 juga sudah dibayar, banyak, [sekitar] Rp16 triliun. Cukup banyak dibantu,” jelasnya.
Saat ditanya kondisi lini bisnis hilir yang defisit, pihaknya enggan menjawab lebih lanjut. Arief hanya mengatakan potensi turunnya laba di sisi hilir memang ada. Namun, pihaknya masih berharap dari keputusan pemerintah menambah subsidi.
Untuk laba bersih tahun ini, sambungnya, masih ditargetkan sesuai dengan RKAP sekitar US$2,5 miliar. Akan tetapi, perseroan akan melakukan evaluasi dan revisi target tersebut sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang ada.
Pertamina, sambungnya juga telah melakukan efisiensi dari sisi belanja operasional. Dari target efisiensi belanja operasional senilai Rp4 triliun tahun ini, realisasi hingga semester I/2018 sudah mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Target awalnya kan US$2,5 miliar, tapi kita lihat dulu dampaknya ini, terus kebijakannya seperti apa. Sampai saat ini [target belum diubah], tapi kita mau revisi,” imbuhnya, tanpa menyebut potensi revisi turun atau naik.
Arief pun enggan menjawab ketika ditanya terkait tekanan terbesar saat ini. Seperti diketahui, dalam aksi demonstrasi yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), para pekerja mengeluhkan terganggunya kas perseroan karena penahanan harga Premium.
Arie Gumilar, Presiden FSPPB mengatakan kondisi tersebut diperparah dengan nilai tukar rupiah yang sudah melebihi Rp14.300 per dolar Amerika Serikat (AS). Tidak disubsidinya Premium membuat risiko dari harga minyak dan nilai tukar rupiah menekan kas perseroan.
“Jadi beban kas usaha. Kas usaha tergerus, impact-nya Pertamina tidak bisa belanja lagi,” katanya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan ada beberapa aspek yang mampu menjaga kesehatan keuangan Pertamina itu a.l. pertama, penyerahan alih kelola blok hulu migas Mahakam. Dia mengungkapkan ada produksi sekitar 150.000 BOEPD dengan rincian 50.000 BOEPD minyak dan 100.000 BOEPD gas.
Dia mengatakan diberikannya blok migas tersebut, ada potensi tambahan pendapatan bersih ke perseroan sekitar US$600 juta. Selain itu, ada 11 blok migas lainnya yang saat ini dikelola oleh perusahaan pelat merah tersebut.
“Sehingga diharapkan dari sektor hulu itu [menghasilkan] tambahan pendapatan yang bisa menutup apa yang menjadi defisit di sektor hilir atau distribusi,” katanya.
Kedua, terkait dengan harga jual eceran solar yang masih jauh dari harga pasar. Menurutnya, langkah pemerintah untuk menaikkan nilai subsidi menjadi Rp2.000 per liter cukup membantu. Pada saat yang bersaman, kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga berdampak.
Realisasi ICP hingga Juni 2018 mencapai US$66,55 per barel, lebih tinggi dari asumsi yang dipatok dalam APBN 2018 senilai US$48 per barel. Adapun, proyeksi tahun ini dan tahun depan masing sebesar US$65 per barel dan US$60-US$70 per barel.
“Kalau melihat realisasi ICP sampai Juni 2018, ada tambahan kelebihan pendapatan negara, mungkin sampai lebih dari 50%. Dengan uang ini, kita berikan untuk penambah subsidi solar,” papar Jonan.
