Pemerintah Perlu Kembangkan Kawasan Industri di Perbatasan

Guna memastikan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, pemerintah menyarankan para pelaku usaha, khususnya pengembang, untuk berani melakukan investasi pembangunan kawasan industri di daerah perbatasan.
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 22 Juli 2018 18:44 WIB
Foto udara kawasan industri yang terdapat di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (8/1). - ANTARA/Ahmad Subaidi

Bisnis.com, JAKARTA – Guna memastikan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, pemerintah menyarankan para pelaku usaha, khususnya pengembang, untuk berani melakukan investasi pembangunan kawasan industri di daerah perbatasan.

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dodi Slamet Riyadi mengatakan saat ini terjadi fenomena ramainya pelaku usaha di daerah yang mengajukan izin pembukaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dodi berpendapat, KEK tidak bisa dibuka terlalu banyak pada satu daerah karena berpotensi menyebabkan persaingan yang tidak sehat, terutama jika sektor KEK yang dibuka sejenis. Oleh sebab itu dia menyarankan agar para pelaku usaha justru melakukan investasi kawasan industri di daerah perbatasan.

“Jadi tidak perlu harus KEK. Kadang Pemda ini latah. Kalau KEK terlalu banyak jadi tidak khusus, ini harusnya jadi prioritas. Maka sekarang kita sedang kembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan,” terang Dodi beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan banyak daerah pos lintas batas di Indonesia sesungguhnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lahan bisnis dan industri. Dodi menyebut perbatasan kita saat ini memiliki pos lintas batas sudah direvitalisasi menjadi lebih baik, namun belum didukung dengan kegiatan ekonomi yang menunjang masyarakat setempat.

“Kemenko Perekonomian dengan Pemda sedang mengusahakan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan sesuai potensi masing-masing,” tuturnya.

Dia menjelaskan saat ini pemerintah tengah mendorong pengembangan bisnis peternakan di Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Dia menyebut, saat ini sejumlah pemangku kebijakan dan pelaku usaha sedang mengupayakan terciptanya kawasan peternakan terpadu di Belu. Sehingga, masyarakat di sekitar kawasan itu memiliki pendapatan yang cukup dan tidak perlu mencari nafkah di negara tetangga.

“Tentunya untuk kegiatan usaha kita akan mengundang investor. Nah, supaya investor mau datang ke perbatasan tentunya akan diberikan insentif. Nah, insentif yang diberikan pemerintah bentuknya infrastruktur sepert pelabuhan, kita bangun jalan, asal mereka mau investasi di perbatasan dan melibatkan masyarakat setempat,” jelas Dodi.

Dia menyebut untuk proyek pengembangan kawasan industri di Belu, saat ini sudah ada investor yang berminat yakni Tapos, milik keluarga Soeharto. Hal ini dikarenakan pada era Soeharto perusahaan ini sudah berpengalaman dalam mengelola bisnis industri peternakan.

Tag : kawasan ekonomi khusus
Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top