Serikat Pekerja Pertamina Maunya Berdialog dengan Jonan, tak Mau Ditemui Arcandra

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi memaparkan para pekerja Pertamina yang menjalankan aksi demi hanya ingin berdialog dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Kurniawan A. Wicaksono | 20 Juli 2018 19:42 WIB
Demo Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di depan kantor Kementerian BUMN terkait penolakan penjualan aset Pertagas, di Jakarta, memacetkan jalan, Jumat (20/7/2018). - TMC Polda Metro Jaya

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi memaparkan para pekerja Pertamina yang menjalankan aksi demi hanya ingin berdialog dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Saat ingin ditemui oleh Wakil Menteri ESDM, masa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) itu menolak. Pahadal, lanjutnya, masalah substansi siap dijelaskan secara gamblang.

“Tapi mereka enggak mau berdialog dengan Pak Wamen. Mereka hanya mengatakan tuntutannya seperti apa, kemudian mereka kembali. Daru pihak Kementerian ESDM sudah siap mendengarkan dan berdialog,” katanya Jumat (20/7/2018).

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, lanjut Agung, mengatakan pada prinsipnya berbagai langkah yang diambil pemerintah sudah dijelaskan kepada publik termasuk kepada anggota DPR. Sementara, terkait shut down aset hulu, dia berpendapat langkah itu lazim dijalankan.

“Karena untuk development ke depan, butuh dana. Selain itu, untuk memitigasi risiko, biasanya company itu ber-partner,” tuturnya.

Di dapan Komisi VII DPR, Kamis (19/7/2018), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan adanya batas tertinggi untuk nilai subsidi solar pada tahun depan maksimum Rp2.500 per liter.

Kenaikan ini diajukan pemerintah bersamaan dengan rencana kenaikan besaran subsidi solar tahun ini senilai Rp2.000 per liter tanpa merevisi APBN 2018. Pemerintah pun menegaskan tidak ada perubahan harga jual eceran solar dan premium hingga akhir tahun ini.

Langkah yang diambil pemerintah ini, paparnya, semata-mata untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, risiko inflasi sebagai dampak ikutan juga terus menjadi pertimbangan. Dia mengakui, kebijakan pemerintah terkait subsidi maupun penugasan lainnya ini berdampak pada cash flow PT Pertamina (Persero).

Risiko defisit di sektor hilir pun ada, tapi pihaknya mengklaim pemerintah sudah mencarikan solusi. Beberapa aspek yang diklaim mampu menjaga kesehatan keuangan Pertamina itu a.l. pertama, penyerahan alih kelola blok hulu migas Mahakam.

Dia mengatakan diberikannya blok migas dengan besaran produksi sekitar 150.000 BOEPD itu, ada potensi tambahan pendapatan bersih ke perseroan sekitar US$600 juta. Selain itu, ada 11 blok migas lainnya yang saat ini dikelola oleh perusahaan pelat merah tersebut.

“Sehingga diharapkan dari sektor hulu itu [menghasilkan] tambahan pendapatan yang bisa menutup apa yang menjadi defisit di sektor hilir atau distribusi,” katanya.

Tag : pertamina
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top