Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan mengusulkan perlunya lembaga atau institusi khusus untuk mendongkrak ekspor sektor jasa. Tugas lembaga tersebut nantinya adalah untuk memetakan permasalahan apa saja yang ada di sektor jasa dan bagaimana solusinya.
“[Pemerintah] perlu membentuk lembaga khusus ini, karena sektor jasa ada di 23 kementerian/lembaga dan 54 direktorat yang memiliki wewenang masing-masing,” ujar Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Kemendag Marolop Nainggolan, Senin (16/7/2018).
Dengan adanya lembaga tersebut, pemerintah dapat mengetahui bagaimana pasar jasa di luar negeri secara lebih mendalam, sehingga upaya peningkatan ekspor jasa dapat lebih diperkuat.
"[Indonesia] punya jasa animasi, tetapi tidak ada perhatian yang mendalam. Dengan adanya lembaga khusus ini tentu [pemerintah bisa] mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasar luar negeri sehinggga jasa animasi bisa terpakai," ucapnya.
Untuk meningkatkan ekspor jasa, sambung Marolop, diperlukan juga penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. Pasalnya, PPN membuat ekspor jasa Indonesia kurang kompetitif, karena negara Asean lain telah membebaskan pajak untuk sektor tersebut.
“Saat ini beberapa [sektor] jasa yang telah dihapuskan PPN-nya adalah jasa maklon, konstruksi, serta perbaikan dan perawatan barang. Untuk mendorong ekspor jasa juga diperlukan insentif lain selain PPN dihapus," tuturnya.
